[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc14a2ac-685a-45a5-b65a-ddf0e6f22326","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2003","number","5","year","2003","published_date","2003-05-13","effective_date","2003-05-20","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majalengka","place_of_enactment","Majalengka","theme","Pengelolaan Barang Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2003/Nomor 5 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2003. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan barang daerah di Kabupaten Majalengka. Latar belakangnya adalah pentingnya pengelolaan barang daerah yang baik dan benar untuk mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengelolaan barang daerah yang efektif dan efisien.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembagian Kewenangan: Bupati memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah. Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi, Kepala Bagian Perlengkapan, Bendahara Barang, Kepala Unit Kerja, dan Pemegang Barang membantu Bupati dalam pelaksanaan fungsi ini.
Ruang Lingkup Kegiatan: Peraturan ini mengatur perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status barang, dan penatausahaan.
Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:\n
- Kewajiban Kepala Unit Kerja untuk membuat daftar hasil pengadaan dan pemeliharaan barang serta melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perlengkapan.
- Kewajiban menyerahkan barang yang berasal dari hibah, bantuan, atau sumbangan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perlengkapan.
- Prosedur penghapusan barang daerah yang rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi, termasuk penjualan, tukar menukar, sumbangan, atau pemusnahan.
- Ketentuan mengenai penjualan kendaraan dinas kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan anggota DPRD.
- Ketentuan mengenai penjualan atau sewa beli rumah daerah golongan III kepada pegawai negeri sipil.
- Ketentuan mengenai pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan milik daerah.
\n

Peraturan ini juga mengatur pemanfaatan barang daerah melalui pinjam pakai, penyewaan, penggunausahaan, dan swadana. Selain itu, diatur pula mengenai pengamanan barang daerah secara fisik, administratif, dan tindakan hukum.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Majalengka No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/171123/perda-kab-majalengka-no-3-tahun-2021","7af4bc77-a391-4901-a99f-6c0f517086fa","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
MAJALENGKA REGENCY
COPY

NUMBER: 5 YEAR 2003 SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF MAJALENGKA REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2003
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAJALENGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Regional Assets as an important element in the context of the implementation of public administration and public service need to be managed properly and correctly, in order to realize Regional Assets Management that meets accountability;
that in order for the implementation of Regional Assets Management to run effectively and efficiently, it is necessary to regulate Regional Assets Management which is stipulated by a Regional Regulation;

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning Regional Government of Regency within West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950);
Law Number 5 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc14a2ac-685a-45a5-b65a-ddf0e6f22326","actionData","errors"]