[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc1195ca-cdfa-4762-8245-d148ffdbefac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-11-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a398e89f-e98e-4a05-8e20-54e34590ef5a","Jaminan Fidusia & Pembiayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Utara","place_of_enactment","Medan","theme","Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:	\n \n Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berperan mendukung perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Eksistensinya menghadapi kendala dari segi permodalan dan penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penguatan untuk memperoleh kredit atau pembiayaan. Sehingga dibuat ketentuan mengenai Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 21 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; Perpres No. 2 Tahun 2008; Permendagri No. 3 Tahun 1998; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 222/ PMK. 010/ 2008; Perda Sumatera Utara No. 5 Tahun 2013. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai pembentukan, kedudukan, maksud, tujuan, dan asas yang dianut jaminan kredit daerah Sumatera Utara. Diatur pula tentang kegiatan usaha, pengeloaan, pembatasan, permodalan kegiatan, imbal jasa penagihan, klaim dan peralihan hak tagih, pelaporan, pembubaran dan likuidasi, penggabungan, peleburan, dan peralihan jaminan kredit daerah Sumatera Utara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini dapat diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar. \n Peraturan daerah ini terdiri atas 16 hlm, Penjelasan : 4 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah (PT. Jamkrida Sumut) Provinsi Sumatera Utara dengan maksud meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha untuk pemerataan, keadilan, dan kemanfaatan ekonomi daerah. Tujuan pembentukan PT. Jamkrida Sumut adalah memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), meningkatkan kegiatan ekonomi di Sumatera Utara, dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

PT. Jamkrida Sumut melakukan kegiatan usaha penjaminan kredit setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, menanggung pembayaran atas kewajiban komersial Terjamin kepada Penerima Jaminan jika Terjamin gagal memenuhi kewajibannya. PT. Jamkrida Sumut dapat melakukan usaha lain seperti penjaminan kredit tunai dan non tunai di luar perbankan, penjaminan kredit program kemitraan BUMN, penjaminan surat utang Koperasi dan UMKM, jasa konsultasi manajemen, penyediaan informasi/data base terjamin, penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dan kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan oleh Bapepam-LK.

Pengelolaan PT. Jamkrida Sumut dilaksanakan oleh pimpinan yang kompeten, profesional, dan berintegritas, terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Modal dasar PT. Jamkrida Sumut ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pihak Ketiga (maksimal 10%). PT. Jamkrida Sumut dilarang memberikan dan menerima pinjaman (dengan pengecualian tertentu) atau melakukan penyertaan langsung (dengan pengecualian tertentu). PT. Jamkrida Sumut menerima Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang tarifnya ditetapkan berdasarkan jenis kredit, hasil analisis risiko, coverage penjaminan, dan jangka waktu penjaminan. Setiap tahun, PT. Jamkrida Sumut wajib membuat laporan keuangan yang telah diaudit.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF NORTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 10 OF 2013
CONCERNING
REGIONAL CREDIT GUARANTEE LIMITED LIABILITY COMPANY
NORTH SUMATERA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA,

\n\n \n \n \n \n

Considering:

that the role of Cooperatives, Micro, Small, and Medium Enterprises in supporting the economy of North Sumatra Province is very significant, on the other hand, its existence faces obstacles in terms of capital and credit guarantee or financing based on Sharia principles;
that the guarantee as referred to in letter a is needed as reinforcement to obtain credit or financing based on Sharia principles from financial institutions;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Regional Credit Guarantee Limited Liability Company of North Sumatra Province;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc1195ca-cdfa-4762-8245-d148ffdbefac","actionData","errors"]