[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc0d2893-0ec3-4a50-a98b-8e2616015272","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 9 Tahun 2019","number","9","year","2019","published_date","2019-12-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Penyelenggaraan Perpustakaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perpustakaan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2019/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perpustakaan
ABSTRAK:	\n \n ahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan\r\nbangsa sebagaimana diamanatkan dalam\r\nUndang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai\r\nwahana belajar sepanjang hayat\r\nmengembangkan potensi masyarakat agar\r\nmenjadi manusia yang beriman dan bertaqwa\r\nkepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak\r\nmulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri\r\ndan menjadi warga Negara yang\r\ndemokratisserta bertanggung jawab dalam\r\nmendukung penyelenggaraan pendidikan\r\nnasional. Sebagai salah satu upaya untuk\r\nmemajukan kebudayaan nasional maupun\r\ndaerah perpustakaan merupakan wahana\r\npelestarian kekayaan budaya bangsa. Dalam rangka meningkatkan\r\nkecerdasan kehidupan bangsa serta\r\nmenumbuhkan budaya gemar membaca melalui\r\npengembangan dan pendayagunaan\r\nperpustakaan sebagai sumber informasi yang\r\nberupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya\r\nrekam. Ketentuan yang berkaitan dengan\r\npeyelenggaraan perputakaan masih bersifat\r\nparsial dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara konprehensif dalam suatu\r\nPeraturan Daerah \n Pasal18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indaonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional\r\nRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur\r\nNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun\r\n2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80\r\nTahun 2015; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7\r\nTahun 2013; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor\r\n11 Tahun 2016 \n BAB I KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nKEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB\r\nPEMERINTAH DAERAH;\r\nBAB III\r\nPERENCANAAN;\r\nBAB IV\r\nJENIS DAN PENGELOLAANPERPUSTAKAAN;\r\nBAB V\r\nPENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN ;\r\nBAB VI \r\nSARANA DAN PRASARANA ;\r\nBAB VII \r\nPELAYANAN PERPUSTAKAAN ;\r\nBAB VIII\r\nTENAGA PERPUSTAKAAN;\r\nBAB IX\r\nPEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA;\r\nBAB X\r\nKELEMBAGAAN ;\r\nBAB XI \r\nKERJASAMA DAN KEMITRAAN ;\r\nBAB XII\r\nPERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA ;\r\nBAB XIII\r\nPENDANAAN PERPUSTAKAAN ;\r\nBAB XIV\r\nPENGHARGAAN ;\r\nBAB XV\r\nPEMBINAAN, PENGAWASAN DANPENGENDALIAN;\r\nBAB XVI\r\nKETENTUAN PERALIHAN ;\r\nBAB XVII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019. \n 32 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan perpustakaan secara komprehensif di Kota Palangka Raya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dan melakukan pembinaan teknis terkait penyelenggaraan perpustakaan, pelestarian koleksi daerah, pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, serta pengembangan jabatan fungsional pustakawan. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab mendorong pengembangan perpustakaan, menjamin ketersediaan layanan perpustakaan, dan menggalakkan promosi gemar membaca.
Jenis dan Pengelolaan Perpustakaan: Peraturan ini mengatur berbagai jenis perpustakaan, termasuk Perpustakaan Umum (Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Masyarakat), Perpustakaan Sekolah/Madrasah, Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Perpustakaan Khusus. Setiap jenis perpustakaan memiliki fungsi dan pengelolaan yang spesifik.
Pengembangan Perpustakaan: Peraturan ini mengatur jumlah dan jenis koleksi perpustakaan, pengadaan dan pengembangan bahan perpustakaan, pengolahan bahan perpustakaan, perawatan dan pelestarian bahan perpustakaan, perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan, serta pengelolaan naskah kuno.
Sarana dan Prasarana Perpustakaan: Setiap perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sarana penyimpanan koleksi, pengolahan informasi, pelayanan, dan edukasi. Pemerintah Daerah menyediakan lahan, gedung, atau ruang perpustakaan yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
Pelayanan Perpustakaan: Sistem pelayanan perpustakaan terdiri dari sistem terbuka dan tertutup, dengan berbagai sistem peminjaman koleksi. Jenis pelayanan meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka.
Tenaga Perpustakaan: Tenaga perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pemerintah Daerah mengembangkan jabatan fungsional pustakawan.
Pembudayaan Kegemaran Membaca: Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, dengan dukungan dari Pemerintah Daerah.
Kelembagaan: Peraturan ini mengatur organisasi profesi pustakawan, forum perpustakaan, gerakan pemasyarakatan minat baca, dan organisasi pemustaka.
Kerjasama dan Kemitraan: Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan perpustakaan, serta menjalin kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga lain.
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha: Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh layanan perpustakaan, mendirikan perpustakaan, dan berperan serta dalam pengawasan. Dunia usaha berperan melalui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Pendanaan Perpustakaan: Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan, dengan sumber dana dari berbagai sumber yang sah.
Penghargaan: Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, dan pelestarian naskah kuno.
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian: Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

","transitional_provisions","1. perpustakaan Kelurahan tetap melaksanakan fungsinya dan menjadi bagian dari Perpustakaan Kecamatan dimana Kelurahan tersebut berada; dan\n2. alokasi anggaran perpustakaan kelurahan menjadi tanggung jawab Kecamatan dimana Kelurahan tersebut berada.\n3. Perpustakaan yang telah adasebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajibmenyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Penyelenggara perpustakaan yang melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.\n2. Walikota atau penyelenggara Perpustakaan berwenang memberikan sanksi administratif kepada Pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan Perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah.\n3. Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi Bahan Perpustakaan wajib mengganti dengan judul yang sama atau yang sejenis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALANGKA RAYA
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 9 OF 2019
on
LIBRARY MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to educate the nation as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the library as a lifelong learning vehicle develops the potential of the community to become human beings who believe and are devoted to God Almighty, have noble character, are healthy, knowledgeable, skilled, creative, independent and become democratic and responsible citizens in supporting the implementation of national education;
that as one of the efforts to advance national and regional culture, the library is a vehicle for preserving the nation's cultural heritage;
that in order to improve the intelligence of the nation's life and foster a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc0d2893-0ec3-4a50-a98b-8e2616015272","actionData","errors"]