[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc0cc602-befc-4f2c-8fc8-cadfc2a9fdd0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mataram Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2025","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mataram Nomor 21 Tahun 2025","number","21","year","2025","published_date","2025-07-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mataram","place_of_enactment","Mataram","theme","Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Program-Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2025
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 21, BD TAHUN 2025 (21): 6 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2025
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara\r\nperencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan\r\ndaerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah\r\ntentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan\r\nRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata\r\ncara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang\r\nDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,\r\ndan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyebutkan\r\nPerubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Renja\r\nPerangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil\r\nevaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan\r\nadanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,\r\nb. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang\r\nmerupakan salah satu dokumen perencanaan telah ditetapkan\r\ndengan Peraturan Wali Kota Nomor : 30 Tahun 2024 tentang\r\nRencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang dalam\r\npelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun\r\nAnggaran 2025 terdapat beberapa kegiatan yang perlu\r\nmenyesuaikan baik jumlah, jenis dan perinciannya, sehingga\r\nperlu dilakukan perubahan,\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\nhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota\r\ntentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota\r\nMataram Tahun 2025. \n Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan\r\nKotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531),\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-\r\nUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023\r\nNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6856),\r\nUndang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana\r\nPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987),\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,\r\nTata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi\r\nPelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang\r\nSinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran\r\nPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6056),\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017\r\ntentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi\r\nPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan\r\nPeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka\r\nPanjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah\r\nDaerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan\r\nJangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka\r\nMenengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),\r\nPeraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9\r\nTahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang\r\nDaerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045\r\n(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024\r\nNomor 207),\r\nPeraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001\r\ntentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat\r\n(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2001 Nomor 13 Seri\r\nD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota\r\nMataram Nomor 8 Tahun 2016 tentang Musyawarah\r\nPembangunan Bermitra Masyarakat (Lembaran Daerah Kota\r\nMataram Tahun 2016 Nomor 8 Seri E),:\r\nMenetapkan :\r\nPeraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang\r\nSistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah\r\nKota Mataram Tahun 2018 Nomor 1 Seri E),\r\nPeraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota\r\nMataram Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Mataram\r\nTahun 2021 Nomor 1 Seri E),\r\nPeraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2024 tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram\r\nTahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun\r\n2024 Nomor 7 Seri E),\r\nPeraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2024 tentang\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran\r\n2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2024 Nomor 8\r\nSeri A). \n Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu\r\ndokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat\r\nprioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah\r\nPembangunan Bermitra Masyarakat Tahun 2025 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2025. \n 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai respons atas perlunya penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan, ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga diperlukan perubahan pada jumlah, jenis, dan perincian kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 mencakup rancangan perubahan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah. Dokumen ini disusun dengan sistematika yang meliputi pendahuluan, evaluasi hasil triwulan II, kerangka ekonomi dan keuangan, sasaran dan prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan daerah.

Secara substansial, Perubahan RKPD ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, dokumen ini menjadi landasan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) sebagai dasar pembahasan Perubahan RAPBD Tahun 2025 bersama DPRD. Dalam hal terdapat perbedaan antara Perubahan RKPD dengan RKPD sebelumnya, maka program dan kegiatan yang berlaku adalah hasil dari Perubahan RKPD Tahun 2025.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF MATARAM
THE PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA
REGULATION OF THE MAYOR OF MATARAM
NUMBER 21 OF 2025
ON
AMENDMENT TO THE REGIONAL GOVERNMENT WORK PLAN OF MATARAM CITY FOR THE YEAR 2025

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MATARAM,

Considering :

that based on the provisions of Article 343 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 86 of 2017 on Procedures for regional development planning, control and evaluation, procedures for evaluating draft regional regulations on Regional Long-Term Development

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc0cc602-befc-4f2c-8fc8-cadfc2a9fdd0","actionData","errors"]