[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc02764e-960b-4ca1-994d-9f21d5aae3f5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2015","number","15","year","2015","published_date","2015-09-02","effective_date","2015-09-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Sosial NO. 15, BN.2015/NO.1371, jdih.kemsos.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Sosial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2015. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini menetapkan pedoman penanganan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Sosial. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi. Tujuannya adalah untuk menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi konflik kepentingan, meningkatkan pelayanan publik, mencegah kerugian negara, meningkatkan integritas, dan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

\n\n

Pedoman ini memberikan kerangka acuan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Sosial untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Konflik kepentingan didefinisikan sebagai situasi di mana ASN memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai bentuk dan jenis konflik kepentingan, termasuk menerima gratifikasi, menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi, memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, dan menyalahgunakan jabatan. Sumber konflik kepentingan meliputi kekuasaan dan kewenangan, rangkap jabatan, hubungan afiliasi, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi, dan kepentingan pribadi. Prinsip dasar penanganan konflik kepentingan meliputi mengutamakan kepentingan publik, menciptakan keterbukaan, mendorong tanggung jawab pribadi, dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap konflik kepentingan.

\n\n

Tahapan penanganan konflik kepentingan meliputi penyusunan kerangka kebijakan, identifikasi situasi konflik kepentingan, penyusunan strategi penanganan, dan penyiapan serangkaian tindakan untuk menangani konflik kepentingan. Faktor-faktor pendukung keberhasilan penanganan konflik kepentingan meliputi komitmen dan keteladanan pimpinan, partisipasi dan keterlibatan ASN, perhatian khusus atas hal tertentu, langkah-langkah preventif, pencegahan kebijakan konflik kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2015
CONCERNING
GUIDELINES FOR HANDLING CONFLICTS OF INTEREST
WITHIN THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that in order to realize bureaucratic reform and good governance, conditions free from conflicts of interest are needed; that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Social Affairs concerning Guidelines for Handling Conflicts of Interest;
In view of:	Law Number 28 of 1999 concerning the Implementation of State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3851); Law Number 31 of 1999 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc02764e-960b-4ca1-994d-9f21d5aae3f5","actionData","errors"]