[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbf7b8d7-9faa-4fe8-ac2b-efbaeafaa1ff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-02-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat","place_of_enactment","Mataram","theme","Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Provinsi NTB Tahun 2018 Nomo 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik
ABSTRAK:	\n \n Dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor pemerintahan perlu dikelola dan diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tata kelola\r\npemerintahan berbasis sistem elektronik menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 64 1958, UU No. 11 2008 telah diubah UU No. 19 2016, Uu No. 14 2008, UU No. 12 2011, UU No. 23 2014 telah diubah UU No. 9 2015, PP No. 82 2012, Permenkominfo No. 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007, Permenkominfo No. 4 2016, dan Permenkominfo No. 7 2013. \n Ruang lingkup tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik adalah:\r\na. penyelenggaraan e-Government;\r\nb. sistem informasi Pemerintah Daerah;\r\nc. layanan pemberian nama domain pemerintah daerah provinsi;\r\nd. kemitraan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan\r\ne. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2018. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua peraturan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik\r\ndinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Latar belakangnya adalah untuk mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah mengoptimalkan, memadukan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan pendayagunaan TIK dalam sistem manajemen pemerintahan, proses kerja pemerintahan, dan layanan publik.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Penyelenggaraan e-Government yang dilaksanakan oleh Government Chief Information Officer (GCIO) Provinsi, Komite e-Government, Pengelola e-Government, dan Penyelenggara Sistem Elektronik. GCIO Provinsi bertugas mengkoordinasikan perencanaan, implementasi, dan evaluasi e-Government. Komite e-Government memastikan keterpaduan dan keselarasan antar Perangkat Daerah. Pengelola e-Government (Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) membantu GCIO dan menjamin keberlangsungan sistem. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab atas implementasi sistem di Perangkat Daerah masing-masing.\n2. Pengembangan Sumber Daya Manusia TIK melalui pengadaan pegawai dan peningkatan keahlian.\n3. Kebijakan e-Government yang terdiri dari kebijakan strategis (visi, misi, strategi) dan kebijakan operasional (standar, prosedur).\n4. Perencanaan e-Government yang terdiri dari Rencana Induk (jangka panjang) dan Rencana Implementasi (tahunan).\n5. Pengembangan Infrastruktur Dasar TIK, termasuk jaringan intra Perangkat Daerah, pusat data elektronik terpadu, pusat pemulihan bencana, sistem keamanan informasi, dan sistem penghubung layanan pemerintah.\n6. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi e-Government untuk mendukung sistem elektronik pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.\n7. Layanan Pemberian Nama Domain Pemerintah kepada Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.\n8. Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dikelompokkan berdasarkan kategori (pelayanan, administrasi, legislasi, dll.).\n9. Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK.\n10. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem elektronik.\n11. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE
NUMBER 3
YEAR 2018

REGIONAL REGULATION OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
GOVERNANCE BASED ON ELECTRONIC SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST NUSA TENGGARA,

Considering:

that the utilization of information and communication technology in
the government sector needs to be managed and directed to
support bureaucratic reform in order to realize good
governance;
that according to the provisions of Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution
and Article 17 paragraph (1) of Law Number 23
of 2014 concerning Regional Government, that governance
based on an electronic system is the authority of the
Regional Government;
that based on the considerations as intended
in letters a and b, it is necessary to form a Regulation
of the Region concerning Governance Based on System
Electronic;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbf7b8d7-9faa-4fe8-ac2b-efbaeafaa1ff","actionData","errors"]