[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbeb194c-fc8b-47e4-a82e-0f4063d651e2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 15 Tahun 2015","number","15","year","2015","published_date","2015-10-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Barat","place_of_enactment","Meulaboh","theme","Pengelolaan Usaha Perkebunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan usaha perkebunan
2015
Qanun NO. 15, BD.2015/No.15
Qanun TENTANG Pengelolaan Usaha Perkebunan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian program pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Aceh Barat perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan bersama perkebunan besar dalam pembangunan perkebunan secara sinergi dan untuk kepastian hukum bagi subjek hukum dalam penyelenggaraan suatu perkebunan dan kemitraan di Kabupaten Aceh Barat perlu adanya suatu Pengaturan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Aceh Barat tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan di Kabupaten Aceh Barat. \n Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No.5 Tahun 1990; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2000; UU No.31 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No.41 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001; Permen Pertanian No.98 Tahun 2013; Permendagri No.1 Tahun 2014; Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011; Qanun Aceh No.6 Tahun 2012. \n Ketentuan Umum, Asas,Tujuan dan Fungsi, Ruang Lingkup, Perencanaan Perkebunan, Penggunaan Tanah, Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Perkebunan, Penyelenggaraan Program Kemitraan Pembangunan Perkebunan, Kerja Sama Kemitraan, Pembinaan Program Kemitraan, Lingkup Pembinaan Kemitraan, Koordinasi Kemitraan, Perbenihan, Perlindungan Tanaman, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembiayaan Usaha Perkebunan, Pembinaan dan Pengawasan, Perilindungan Usaha Perkebunan, Kelembagaan dan Jaringan Usaha Perkebunan, Sengketa Usaha Perkebunan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2015. \n 63 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38).","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing usaha perkebunan, meningkatkan pendapatan pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, menyediakan lapangan kerja, dan memelihara keharmonisan kehidupan margasatwa.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam Qanun ini mencakup berbagai aspek pengelolaan perkebunan. Pemerintah Kabupaten berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan, dengan ketentuan bahwa usaha perkebunan dengan luas lahan 0 s/d 25 hektar harus didaftarkan, sementara izin untuk lahan 25 s/d 200 hektar dikeluarkan oleh Bupati. Setiap perusahaan perkebunan diwajibkan melaksanakan kemitraan yang saling menguntungkan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar, dengan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar minimal 30% dari luas areal yang diusahakan atau memberikan porsi 30% saham kepada pihak mitra.

\r\n\r\n

Qanun ini juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha perkebunan, termasuk kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup, mencegah kerusakan lingkungan, dan menanggulangi kerusakan lingkungan. Pelaku usaha perkebunan juga diwajibkan untuk memiliki izin usaha perkebunan, kecuali pekebun, serta menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala. Selain itu, Qanun ini mengatur tentang perbenihan, perlindungan tanaman, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan usaha perkebunan, kelembagaan dan jaringan usaha perkebunan, serta penyelesaian sengketa usaha perkebunan.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.\r\n2. Pengelolaan kawasan lindung dan lingkungan hidup dalam usaha perkebunan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan.\r\n3. Semua usaha dan/atau kegiatan perkebunan yang telah ada sejak ditetapkan Qanun ini, wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan tanpa izin diancam pidana kurungan dan denda sesuai peraturan perundang-undangan.\r\n2. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan tanpa izin diancam pidana kurungan dan denda sesuai peraturan perundang-undangan.\r\n3. Pelanggaran terhadap larangan terkait kerusakan kebun, penggunaan lahan tanpa izin, dan pelanggaran dalam pengolahan/pemasaran hasil perkebunan dapat dikenai pidana kurungan dan denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
WEST ACEH REGENCY
YEAR 2015
NUMBER: 15.
SERIES: E

NUMBER: 15

ACEH PROVINCE
WEST ACEH REGENCY

QANUN OF WEST ACEH REGENCY
NUMBER 15 OF 2015
CONCERNING
MANAGEMENT OF THE PLANTATION BUSINESS
IN WEST ACEH REGENCY

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST
MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

THE REGENT OF WEST ACEH,

\n\n \n \n

Considering:

that the plantation is part of the natural wealth bestowed by Allah SWT, so that the plantation must be organized based on the principles of benefit and sustainability, integration, togetherness, transparency, justice and responsibility, because the plantation has an important and strategic role in the growth of development, especially in improving the prosperity and welfare of the people;
that to optimize the achievement of the people's plantation development program in West Aceh Regency, it needs to be implemented

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbeb194c-fc8b-47e4-a82e-0f4063d651e2","actionData","errors"]