[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbda3038-7e3f-4fc8-be88-90b4a83c42e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_110":111,"_112":113,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Undang-undang (UU) Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur","short_title","Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958","number","64","year","1958","published_date","1958-08-11","effective_date","1958-08-14","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan- Daerah-Daerah- Tingkat- I-Bali,-Nusa-Tenggara-barat- dan- Nusa -Tenggara- Timur
1958
Undang-undang (UU) NO. 64, LN. 1958 No. 115, LL SETNEG : 10 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur\r\n
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undangNo.1tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah untukseluruh wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 18 Januari1957, perlu segera dibentuk daerah-daerah atas dasar Undang-undang tersebut;b.bahwa setelah mendengar dan mempertimbangkan sedalam-dalamnya pendapat dari Panitia Pembagian Daerah yang dibentukdenganKeputusan Presiden No. 202/1956 perihal Nusa Tenggaradan laporan peninjauan Menteri Dalam Negeri tentang daerah ituserta memperhatikan kehendak masyarakat di Nusa Tenggara,Pemerintah berpendapat sudah tiba saatnya untuk membagidaerah Propinsi Nusa Tenggara termaksud dalam PeraturanPemerintah Republik Indonesia SerikatNo. 21 tahun 1950(Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No.59) menjadi tiga daerah-daerah tingkat I dimaksud oleh Undang-undang No. 1 tahun 1957;c.bahwa isi otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah tingkat Idimaksud dalam sub b di atas tidak mengurangi otonomi yangmengingat sejarah perkembangannya dimiliki oleh daerah tingkatbawahannya; \n a.pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia;\r\nb.Undang-undangNo. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokokPemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6)sebagaimana sejak itu telah diubah; \n (1)Wilayah yang meliputi Daerah Bali, sebagai dimaksud dalam pasal14 ayat 1 sub 6 dari Staatsblad 1946 No. 143 dibentuk sebagaiDaerah tingkat I Bali.(2)Wilayah yang meliputi:a.Daerah Lombok;b.Daerah Sumbawa;a dan b sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 7 dan 8 dariStaatsblad 1946 No. 143, dibentuk sebagai Daerah tingkat I NusaTenggara Barat\r\n(3)Wilayah yang meliputi:a.Daerah Flores;b.Daerah Sumba;c.Daerah Timor dan kepulauannya;a sampai dengan c sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 9, 10dan 11 dari Staatsblad 1946 No. 143, dibentuk menjadi Daerahtingkat I Nusa Tenggara Timur.(4)Selanjutnya dalam ketentuan-ketentuan yang berikut ini, apabila tidakditentukan secara lain, ketiga daerah tersebut dalam ayat 1 sampaidengan 3 disebut \"Daerah\". \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 1958. \n - \n - \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 59).","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini membentuk Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pembentukan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Panitia Pembagian Daerah dan laporan Menteri Dalam Negeri, serta memperhatikan kehendak masyarakat Nusa Tenggara. Daerah Tingkat I Bali meliputi wilayah yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 sub 6 dari Staatsblad 1946 Nomor 143. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat meliputi Daerah Lombok dan Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 sub 7 dan 8 dari Staatsblad 1946 Nomor 143. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur meliputi Daerah Flores, Sumba, Timor dan kepulauannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 sub 9, 10 dan 11 dari Staatsblad 1946 Nomor 143. Pemerintah Daerah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur masing-masing berkedudukan di Singaraja, Mataram, dan Kupang, yang dapat dipindahkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Urusan rumah tangga daerah meliputi tata usaha daerah, koordinasi kepentingan daerah tingkat bawah, perhubungan antar daerah dan antar kepulauan, serta urusan perekonomian dan kesejahteraan. Daerah berhak membentuk dinas daerah sesuai petunjuk Menteri terkait. Pegawai negeri dapat diserahkan atau diperbantukan kepada daerah dengan keputusan Menteri terkait. Tanah, bangunan, dan barang milik Pemerintah yang dibutuhkan daerah diserahkan kepada daerah.","transitional_provisions","1. Segala tugas kewajiban daerah dijalankan oleh petugas yang ditunjuk Pemerintah Pusat sampai terbentuknya Pemerintah Daerah.\n2. Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1956 harus selesai dalam waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.\n3. Petugas Kepala Daerah terus menjalankan tugas sampai Kepala Daerah terpilih dapat menjabat.\n4. Penyelesaian soal pemindahan, kedudukan, dan penempatan pegawai daerah dari bekas daerah-daerah yang dibubarkan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.\n5. Ketentuan peraturan yang masih berlaku terus berlaku sebagai peraturan Pemerintah Daerah hingga diubah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96,102,106],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","UU No. 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/249375/uu-no-15-tahun-2023","7f38d4e9-2afd-4b25-a7e2-212e48029bdd",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2022","https://peraturan.bpk.go.id/Details/217806/uu-no-21-tahun-2022","fe1d056a-32e1-4cd6-83d2-d27ab1659f2e",{"_97":107,"_99":108,"_36":109},"Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2022","https://peraturan.bpk.go.id/Details/217804/uu-no-20-tahun-2022","288f679b-edd4-4ed2-bcc4-136507d1c774","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[114,116],{"_97":115,"_99":104,"_36":105},"UU No. 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara TimurMencabut ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Nusa Tenggara Timur",{"_97":117,"_99":108,"_36":109},"UU No. 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara BaratMencabut ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Nusa Tenggara Barat","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 64 YEAR 1958
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF LEVEL I REGIONS OF BALI, WEST NUSA TENGGARA AND EAST NUSA TENGGARA

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in connection with the enactment of Law Number 1 of 1957 concerning the Basic Principles of Regional Government for the entire territory of the Republic of Indonesia since January 18, 1957, it is necessary to immediately establish regions based on the Law;
that after hearing and thoroughly considering the opinions of the Regional Division Committee formed by Presidential Decree Number 202/1956 regarding Nusa Tenggara and the review report of the Minister of Home Affairs regarding the region, and taking into account the wishes of the people in Nusa Tenggara, the Government is of the opinion that the time has come to divide the Province of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbda3038-7e3f-4fc8-be88-90b4a83c42e1","actionData","errors"]