[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbd99fb8-40ee-46cf-9bb2-9ea1d78a565b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Lainnya Di Kabupaten Sumba Timur","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-04-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumba Timur","place_of_enactment","Waingapu","theme","Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Lainnya Di Kabupaten Sumba Timur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUMD-modal-penyertaan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Lainnya Di Kabupaten Sumba Timur
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan daya saing dari Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan lainnya di Kabupaten Sumba Timur sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka perlu melakukan penyertaaan modal; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang\r\nPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa untuk melaksanakan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan lainnya perlu diatur dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 menyatakan bahwa pengendalian investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum dilengkapi dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan lainnya di Kabupaten Sumba Timur \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006. \n Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Prinsip Penyertaan Modal; IV. Bentuk dan Sasaran Penyertaan Modal Daerah; V. Besaran Penyertaan Modal; VI. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah; VII. Pembinaan dan Pengawasan; VIII. Pemeriksaan; IX. Hasil Usaha; X. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 halaman; 2 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 419);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Aguamor Wai Kahingiru (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 420);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Algae Sumba Timur Lestari (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 521);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 495);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 576);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan lainnya di Kabupaten Sumba Timur. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan daya saing BUMD dan perusahaan lainnya, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuan penyertaan modal adalah untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

\n\n

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented). Bentuk penyertaan modal adalah uang yang dianggarkan dalam APBD. Sasaran penyertaan modal daerah diperuntukkan bagi PD. Air Minum Matawai Amahu, PD.Waingapu Bhakti, PT. Algae Sumba Timur Lestari, PT. Bank NTT, dan PT.Aguamor Wai Kahingiru. Jumlah penyertaan modal daerah telah ditetapkan untuk masing-masing BUMD dan perusahaan lainnya hingga Tahun Anggaran 2014 dan direncanakan penambahan penyertaan modal dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

\n\n

Tata cara penyertaan modal daerah meliputi pengusulan oleh Direksi BUMD dan perusahaan lainnya dengan menyampaikan rencana usaha (business plan). Bupati menunjuk Tim untuk melakukan telaahan atas usulan tersebut. Rencana penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan setelah persetujuan DPRD. Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pelaksanaan penyertaan modal daerah dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BUMD dan perusahaan lainnya.

\n\n

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD dan perusahaan lainnya. Direksi BUMD dan perusahaan lainnya wajib melaporkan realisasi usaha penyertaan modal daerah kepada Bupati secara berkala. Bupati melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban BUMD dan Perusahaan lainnya. Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST SUMBA
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST SUMBA REGENCY
NUMBER 1 OF 2016

ABOUT

REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION IN REGIONAL-OWNED ENTERPRISES AND
OTHER COMPANIES IN EAST SUMBA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST SUMBA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the competitiveness of Regionally-Owned Enterprises
and other Companies in East Sumba Regency while
increasing local revenue to
support the implementation of regional government in
the implementation of regional autonomy that is effective and successful
effectively, dynamically and responsibly, it is necessary to
make capital participation;
that to implement the provisions in Article 71 paragraph (7) of
Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 concerning
Guidelines for Regional Finance Management, as has been
amended several times, most recently by Minister of Home Affairs
Affairs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbd99fb8-40ee-46cf-9bb2-9ea1d78a565b","actionData","errors"]