[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbb20a22-b309-4dd5-bfd4-ce3495f8f9e5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Bank Perkreditan Rakyat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008","number","12","year","2008","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Bank Perkreditan Rakyat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2008/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bank Perkreditan Rakyat
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian\r\ndaerah khususnya wilayah pedesaan dan untuk meningkatkan\r\npelayanan terhadap kebutuhan masyarakat terutama\r\npengusaha mikro dan kecil, perlu dilakukan pemerataan\r\npelayanan perbankan ;\r\nbahwa untuk melakukan pemerataan pelayanan perbankan\r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk\r\nmelakukan penataan kembali organisasi Bank Perkreditan\r\nRakyat ;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Bank Perkreditan Rakyat ; \n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang\r\nNomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004; . Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006; \n Peraturan Daerah Tentang Bank Perkreditan Rakyat, yang berisi: \r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tBentuk Hukum dan Kepemilikan; \r\n3.\tPerubahan dan Tempat Kedudukan;\r\n4.\tKegiatan Usaha;\r\n5.\tModal dan Saham;\r\n6.\tOrganisasi;\r\n7.\tRapat Umum Pemegang Saham;\r\n8.\tDewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah; \r\n9.\tDireksi;\r\n10.\tPegawai;\r\n11.\tPerencanaan dan Pelaporan;\r\n12.\tPenetapan dan Penggunaan Laba;\r\n13.\tKerja Sama;\r\n14.\tPembinaan;\r\n15.\tPenggabungan Usaha;\r\n16.\tPembubaran;\r\n17.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi\r\nKalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank\r\nPerkreditan Rakyat di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi\r\nKalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 28 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 61).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di wilayah pedesaan, dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, terutama pengusaha mikro dan kecil. Latar belakangnya adalah perlunya penataan kembali organisasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk pemerataan pelayanan perbankan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penataan dan pengaturan kembali BPR Daerah, termasuk penggabungan beberapa PD BPR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan pendirian BPR Daerah baru di beberapa kabupaten.
Penetapan modal dasar masing-masing BPR Daerah sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pengaturan mengenai organisasi BPR Daerah yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.
Pengaturan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing organ BPR Daerah.
Pengaturan mengenai kegiatan usaha BPR Daerah, termasuk menghimpun dana, memberikan kredit, melakukan kerjasama, dan menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, penetapan dan penggunaan laba, kerjasama, pembinaan, penggabungan usaha, dan pembubaran BPR Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Prov. Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat Di Kalimantan Selatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/11944/perda-prov-kalimantan-selatan-no-5-tahun-2014","9012b9ce-4180-421a-8e46-a60b9085fc1c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 12 OF 2008
ABOUT
PEOPLE'S CREDIT BANK

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to encourage regional economic growth, especially in rural areas, and to improve services to the needs of the community, especially micro and small entrepreneurs, it is necessary to equalize banking services;
that in order to equalize banking services as intended in letter a, it is deemed necessary to reorganize the People's Credit Bank;
that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning People's Credit Bank;

In view of:

Law Number 25 of 1956 Jo. Law Number 21 of 1958 concerning Stipulation of Emergency Law Number 10 of 1957, among others, regarding the Establishment of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbb20a22-b309-4dd5-bfd4-ce3495f8f9e5","actionData","errors"]