[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbad8418-5489-4250-915e-b89a80faba9e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-07-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mojokerto","place_of_enactment","Mojokerto","theme","Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETERTIBAN UMUM
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD No 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan\tjasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong\t\tterjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat;\r\nb. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol perlu membentuk Peraturan Daerah guna mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan\tmasyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol;\r\nc. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor\t3 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian,\tPengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai dengan\t\tperkembangan pengaturan minuman berlakohol sehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu\tmembentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian\tdan Pengawasan Minuman Beralkohol;\r\n \n 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan\tDaerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\tPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n4.\tUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan\t(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah\tbeberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);\r\n6.\tPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\tPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n7.\tPeraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);\r\n8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); \r\n9.\tPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014\ttentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri\t\tPerdagangan /Nomor 06/M- DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan\tMenteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014\ttentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;\r\n10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42);\r\n \n Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol dan peredarannya. \r\nRuang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :\r\na. kewenangan pemerintah daerah;\r\nb. hak dan kewajiban masyarakat;\r\nc. hak dan kewajiban pelaku usaha;\r\nd. klasifikasi minuman beralkohol;\r\ne. pengendalian minuman beralkohol; f. pengawasan minuman beralkohol; g. TP2MB;\r\nh. pelaporan;\r\ni. larangan;\r\nj. penertiban;\r\nk. pembinaan;\r\nl. partisipasi masyarakat m. sanksi administratif\r\nn. ketentuan penyidikan; dan o. ketentuan pidana.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah\r\nKabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2009 Nomor\r\n3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan serta Perijinan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman, dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol. Latar belakangnya adalah bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam generasi bangsa, memicu gangguan keamanan, dan menjadi faktor pendorong tindak kekerasan.

\n\n

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam menerbitkan SIUP-MB golongan B dan C, melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol, serta menetapkan lokasi penjualan langsung dan eceran. Masyarakat memiliki hak atas keamanan dan informasi terkait pengendalian minuman beralkohol, serta wajib melaporkan kejadian yang mengancam keselamatan jiwa akibat konsumsi minuman beralkohol. Pelaku usaha memiliki hak atas keamanan usaha dan informasi, serta wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengendalian minuman beralkohol.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup klasifikasi minuman beralkohol berdasarkan kadar alkohol (Golongan A, B, dan C), persyaratan perizinan SITU-MB dan SIUP-MB, pengawasan oleh TP2MB terhadap penataan dan penjualan minuman beralkohol, serta larangan memperdagangkan minuman beralkohol tanpa izin, menjual minuman dengan kadar etanol di atas 55%, mengoplos minuman, mengkonsumsi di tempat umum, dan menjual kepada pembeli di bawah usia 21 tahun atau wanita hamil.

","transitional_provisions","1. SITU-MB dan SIUP-MB yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan lisan/tertulis, pencabutan SITU-MB/SIUP-MB, penyegelan/penutupan tempat usaha, dan/atau denda administratif.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (4) dan (5) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (6) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MOJOKERTO
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF MOJOKERTO REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING
CONTROL AND SUPERVISION OF ALCOHOLIC BEVERAGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MOJOKERTO,

Considering:

that alcoholic beverages can endanger physical and mental health, threaten the future lives of the nation's generation, trigger security disturbances, public peace and order, and be one of the driving factors for acts of violence and criminality as well as other reprehensible acts that are contrary to the values of community life;
that in order to control and supervise the circulation of alcoholic beverages, it is necessary to form a Regional Regulation to realize public order, security, peace and public health from the negative impacts of the circulation of alcoholic beverages;
that Mojokerto Regency Regional Regulation Number 3 of 2009 concerning Supervision, Control, Distribution and Sale and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbad8418-5489-4250-915e-b89a80faba9e","actionData","errors"]