[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fba44dc9-4b7c-46b0-b9af-ce747b565569","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-07-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perubahan - Undang-Undang - Otonomi Khusus - Provinsi Papua
2021
Undang-undang (UU) NO. 2, LN.2021/No.155, TLN No.6697, jdih.setkab.go.id : 26 hlm.
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 21 Tahun 2001; dan UU Nomor 23 Tahun 2014. \n UU ini mengatur mengenai penambahan dan perubahan beberapa pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008. Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan daerah Provinsi Papua terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum dan diangkat dari unsur Orang Asli Papua. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021. \n UU ini mengubah UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008. \n Penjelasan 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat Orang Asli Papua, mempercepat pembangunan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Papua. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus secara akuntabel dan efisien.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur kewenangan Provinsi Papua dalam berbagai bidang kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, fiskal, agama, dan peradilan. Pembentukan MRP sebagai representasi kultural Orang Asli Papua dan pengaturan mengenai DPRP dan DPRK yang melibatkan Orang Asli Papua. Pembagian penerimaan daerah dan dana Otonomi Khusus diatur dengan prioritas pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pemekaran daerah dilakukan dengan persetujuan MRP dan DPRP, memperhatikan kesatuan sosial-budaya dan kesiapan sumber daya manusia.

","transitional_provisions","1. Peraturan Pemerintah yang melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 90 hari sejak diundangkan.\n2. Perdasus dan Perdasi harus ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak diundangkan.\n3. Pemekaran daerah dapat dilakukan tanpa tahapan daerah persiapan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101,107],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39700/uu-no-35-tahun-2008","01d25cd4-3466-4664-b1f5-7bb40ba7e7b7",{"_102":108,"_104":109,"_36":110},"UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001","aed6564a-2a0a-4538-b802-136911e03610","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2021
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO LAW NUMBER 21 OF 2001
CONCERNING SPECIAL AUTONOMY FOR PAPUA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to protect and uphold the dignity, provide affirmation, and protect the basic rights of Indigenous Papuans, both in the economic, political, and socio-cultural fields, it is necessary to provide legal certainty;
that in order to accelerate welfare development and improve the quality of public services as well as the continuity and sustainability of development in the Papua region, efforts need to be made to continue and optimize the management of revenues in the context of implementing Special Autonomy for Papua Province in an accountable, efficient, effective, transparent, and targeted manner, as well as to strengthen the structuring

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fba44dc9-4b7c-46b0-b9af-ce747b565569","actionData","errors"]