[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb9224cd-14a8-40b7-bcbc-2a5ad54b823e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamasa Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 12 Tahun 2014","number","12","year","2014","published_date","2014-10-10","effective_date","2014-10-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mamasa","place_of_enactment","Mamasa","theme","Pengelolaan Pertambangan Mineral","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pertambangan-mineral
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2014/NO.138
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pertambangan Mineral
ABSTRAK:	\n \n mineral merupakan sumber daya alam tidak terbarukan mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. \n dasar hukum: 5 Tahun 1960; UU No.1 Tahun 1970; UU No.11 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2004; UU No.19 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.26 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UU No.4 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.19 Tahun 1973; PP No.52 Tahun 1998; PP No.27 Tahun 1999; PP No.22 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP NO.26 Tahun 2008; PP No.29 Tahun 2009; PP No.22 Tahun 2010; PP No.23 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2010; PP No.78 Tahun 2010; PP No.9 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.18 Tahun 2009; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.24 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.12 Tahun 2011; Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1165.K/844/M.PE/1992; Keputusan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1453.K/29/MEM/2000; Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1603.K/40/MEM/2003; Perda Kabupaten Mamasa No.14 Tahun 2008. \n dalam PERDA ini diatur mengenai Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral, Wilayah Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014. \n 31 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral bertujuan untuk mengelola sumber daya mineral secara efektif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat. Latar belakangnya adalah bahwa mineral merupakan sumber daya alam yang penting bagi perekonomian daerah dan nasional.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Kewenangan Pemerintah Daerah:\n * Pembuatan peraturan daerah terkait pertambangan mineral dan batubara.\n * Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota.\n * Pengelolaan informasi geologi dan potensi mineral.\n * Penyusunan neraca sumber daya mineral.\n * Pengembangan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan.\n2. Wilayah Pertambangan:\n * Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).\n * Prosedur penetapan WPR yang melibatkan eksplorasi dan pengumuman kepada masyarakat.\n3. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR):\n * Persyaratan dan tata cara pemberian IUP dan IPR.\n * Jenis-jenis IUP (Eksplorasi dan Operasi Produksi) serta persyaratan administrasi, teknis, lingkungan, dan finansial.\n * Luas wilayah dan jangka waktu IUP dan IPR.\n * Hak dan kewajiban pemegang IUP dan IPR, termasuk kewajiban reklamasi dan pascatambang.\n4. Jaminan Reklamasi dan Pascatambang:\n * Kewajiban pemegang IUP untuk menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.\n * Prosedur penyusunan dan persetujuan rencana reklamasi dan pascatambang.\n5. Pendapatan Negara dan Daerah:\n * Kewajiban pemegang IUP dan IPR untuk membayar pendapatan negara dan daerah, termasuk iuran tetap dan iuran produksi.\n6. Pengembangan Masyarakat Sekitar Tambang:\n * Kewajiban pemegang IUP untuk membantu program pengembangan wilayah dan masyarakat setempat.","transitional_provisions","1. Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya izin.\n2. Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah dan Surat Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.","sanctions","1. Bupati berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan IUP atau IPR.\n3. Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP atau IPR dapat dipidana dan didenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAMASA
REGIONAL REGULATION OF MAMASA REGENCY
NUMBER 12 OF 2014
CONCERNING
MANAGEMENT OF MINERAL MINING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAMASA

Considering:

that minerals are non-renewable natural resources that play an important role in fulfilling the necessities of life for many people, therefore their management must provide real added value to national economic growth and sustainable regional development in an effort to achieve prosperity and welfare of the people in a fair manner;
that based on Article 8 paragraph (1) letter a of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the regency/municipal government has the authority in making regional laws and regulations in the field of mineral and coal mining;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Management of Mineral Mining.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb9224cd-14a8-40b7-bcbc-2a5ad54b823e","actionData","errors"]