[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb8f20ad-1037-49e3-b241-800e10dc71e9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-01-11","effective_date","2024-01-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","638e12a1-56b0-4eb6-adfd-32350ec18d0d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia","short_name","Peraturan Komnas HAM","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Komisi Nasional Hak Asasi Manusia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pencegahan - Penanganan - Kekerasan Seksual - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2024
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia NO. 2, BN 2024 (59) : 20 hlm.; jdih.komnasham.go.id
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia TENTANG Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap pegawai dan anggota Komnas Hak Asasi Manusia, serta pihak lain yang berinteraksi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu menyusun suatu peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual guna memberikan kepastian hukum. \n Dasar hukum Peraturan Komnas HAM ini adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 12 Tahun 2022. \n Peraturan Komnas HAM mengatur mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Komisi ini dimaksudkan untuk menerapkan kebijakan dan dasar dalam pengambilan tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Komnas HAM dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini bertujuan untuk mencegah kekerasan seksual, menangani korban, menegakkan hukum sesuai kewenangan, mewujudkan lingkungan kerja tanpa kekerasan seksual, dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menjamin perlindungan hak asasi pegawai, anggota, dan pihak lain yang berinteraksi dengan Komnas HAM, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Ketentuan Substansial:

Pencegahan: Komnas HAM melakukan pencegahan melalui pengarusutamaan HAM dan gender, penguatan tata kelola (termasuk pembentukan Satuan Tugas), penguatan budaya kerja, dan pemanfaatan teknologi informatika.

Penanganan: Meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum (etik, tata negara, dan disiplin pegawai), layanan hukum, pelindungan, pemulangan, dan reintegrasi sosial.

Satuan Tugas: Dibentuk untuk membantu Komnas HAM dalam menyusun kebijakan, mensosialisasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual, menindaklanjuti pengaduan, berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas dan instansi terkait, memantau pelaksanaan rekomendasi, dan menyampaikan laporan kepada pimpinan Komnas HAM.

Penegakan Hukum: Penegakan hukum bagi anggota Komnas HAM yang menjadi terlapor dapat berupa penegakan hukum di bidang etik dan tata negara. Penegakan hukum bagi pegawai yang menjadi terlapor dapat berupa penegakan hukum di bidang etik dan disiplin pegawai.

Pelindungan: Pelindungan diberikan kepada korban atau saksi berupa kepastian tidak diberhentikan dari pekerjaan, jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan, dan tindakan lainnya yang diperlukan.

Pemulihan: Pemulihan kepada korban dapat berupa tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, bimbingan sosial dan rohani, rehabilitasi mental dan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, reintegrasi sosial, dan akomodasi layak bagi korban penyandang disabilitas.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Komnas HAM membentuk Satuan Tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi ini paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Komisi ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2024
ON
PREVENTION AND HANDLING OF SEXUAL VIOLENCE
WITHIN THE NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to guarantee the protection of the human rights of
employees, members, and other parties who interact in
the duties and functions of the National Human Rights Commission,
it is necessary to prevent and handle
sexual violence within the National Human Rights
Commission;
that in order to realize efforts to prevent and
handle sexual violence against employees and
members of the National Human Rights Commission, as well as other parties
who interact in the performance of the duties and functions
of the National Human Rights

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb8f20ad-1037-49e3-b241-800e10dc71e9","actionData","errors"]