[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb83cc97-5e23-4f86-9932-9385bedf66dc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":90,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 16 Tahun 2013","number","16","year","2013","published_date","2013-04-27","effective_date","2013-04-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bombana","place_of_enactment","Rumbia","theme","Retribusi Izin Usaha Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin usaha perikanan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD. 2013/ NO. 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan \n Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara; Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidaya Ikan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.44/MEN/2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota; Surat Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Perikanan; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana. \r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nRetribusi Izin Usaha Perikanan, dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tMaksud dan Tujuan;\r\n3.\tNama, Objek, Subjek, dan Wilayah Pemungutan;\r\n4.\tJenis Usaha Perikanan;\r\n5.\tKetentuan Perizinan;\r\n6.\tTata Cara Memperoleh SIUP, SIPI, dan SIKPI;\r\n7.\tJangka Waktu berlakunya SIUP, SIPI, dan SIKPI;\r\n8.\tPerluasan Tempat dan Jenis Usaha;\r\n9.\tUsaha Perikanan yang Tidak Diwajibkan Memiliki SIUP;\r\n10.\tPrinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;\r\n11.\tKetetapan Tarif Perikanan;\r\n12.\tBerakhirnya SIUP, SIPI, dan SIKPI;\r\n13.\tKewajiban dan Larangan;\r\n14.\tSanksi Administrasi;\r\n15.\tPembinaan dan Pengawasan;\r\n16.\tKetentuan Pidana;\r\n17.\tKetentuan Penyidikan\r\n18.\tKetentuan Peralihan;\r\n19.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2013. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bombana. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian usaha perikanan, serta meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha perikanan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Ketentuan substansial meliputi:

Penetapan Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
Objek retribusi adalah pemberian izin usaha penangkapan ikan dengan kapal penangkap ikan berukuran 5 GT s.d 10 GT.
Subjek retribusi adalah setiap orang, perorangan, korporasi, atau perusahaan perikanan yang menjalankan usaha perikanan.
Jenis usaha perikanan yang diatur meliputi usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan.
Kewajiban memiliki SIUP bagi pelaku usaha perikanan, dengan ketentuan khusus untuk usaha penangkapan, pengangkutan, dan pembudidayaan ikan.
Pengaturan mengenai SIPI dan SIKPI, termasuk persyaratan dan tata cara memperolehnya.
Jangka waktu berlakunya SIUP, SIPI, dan SIKPI, serta kewajiban pendaftaran ulang.
Ketentuan mengenai perluasan tempat dan jenis usaha perikanan.
Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, serta besaran tarif untuk berbagai jenis usaha perikanan.
Tata cara pembayaran retribusi.
Kewajiban dan larangan bagi pemegang izin usaha perikanan.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.\n2. SIUP dapat dicabut oleh Bupati apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran tertentu, seperti melakukan usaha tanpa persetujuan, tidak menyampaikan laporan, atau memindah tangankan SIUP tanpa izin.\n3. SIPI atau SIKPI dapat dicabut oleh Bupati apabila pengusaha perikanan melanggar ketentuan yang tercantum dalam izin atau menggunakan kapal perikanan tidak sesuai dengan ketentuan.","revokes",[],"revoked_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Perda Kab. Bombana No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/303958/perda-kab-bombana-no-6-tahun-2023","306f4b73-38d7-4d7f-ab4e-a9e57b1faf63","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOMBANA

REGIONAL REGULATION OF BOMBANA REGENCY
NUMBER 16 OF 2013
CONCERNING
FISHERIES BUSINESS LICENSE RETRIBUTION

Considering :

that to implement the provisions of Article 156 Paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Fisheries Business License Retribution;

In View of :

Law Number 29 of 2003 Concerning the Establishment of Bombana Regency, Wakatobi Regency and North Kolaka Regency in Southeast Sulawesi Province (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 144, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4339);
Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 130, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5049);
Law Number 32 of 2004 concerning Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb83cc97-5e23-4f86-9932-9385bedf66dc","actionData","errors"]