[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb835f6f-b9c4-42f9-9b45-ae9ad15cb57c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2018","number","84","year","2018","published_date","2018-09-19","effective_date","2018-09-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tunjangan Jabatan - Pejabat Tertentu - Badan Pemeriksa Keuangan
2018
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 84, LN 2018 (169) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan beban kerja sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2014, UU Nomor 15 Tahun 2006, UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 7 Tahun 1977, dan PP Nomor 11 Tahun 2017. \n Perpres ini mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan yang diberikan setiap bulan. Penetapan kelas jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan ditetapkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2018. \n Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu yang Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2018 ini bertujuan untuk menggantikan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan beban kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peraturan ini menetapkan tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada BPK, yang terdiri dari pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional, dan pejabat administrasi. Besaran tunjangan diatur dalam lampiran peraturan ini dan diberikan setiap bulan, terhitung mulai 1 Februari 2018. Penetapan kelas jabatan dilakukan oleh Ketua BPK dengan persetujuan menteri terkait. Tata cara pembayaran dan penghentian tunjangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","KEPPRES No. 16 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Tertentu Yang Ditugaskan Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA)","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/64932/keppres-no-16-tahun-1985","22501219-ee20-438c-b979-bc7c659d1656","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 84 OF 2018
ABOUT
POSITION ALLOWANCE FOR CERTAIN OFFICIALS ASSIGNED TO THE
SUPREME AUDIT AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that state finances are one of the
main elements in the administration of the state
and have a very important benefit in order to
realize the state's goal of achieving
a just, prosperous and prosperous society
as mandated in the Preamble to the Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
that the Supreme Audit Agency is one
state institution that is free and independent which has
strategic duties and authorities in examining
the management and accountability of state finances
as mandated in the Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 and
Law Number 15 of 2004 concerning
Examination of Management and Responsibility
of State Finances and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb835f6f-b9c4-42f9-9b45-ae9ad15cb57c","actionData","errors"]