[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb6e8be8-5d13-4b8f-885c-4bd773a83fb1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2012","number","11","year","2012","published_date","2012-07-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purworejo","place_of_enactment","Purworejo","theme","Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin-bangunan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Tahun 2012 No.11/TLD No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa aktivitas membangun bangunan merupakan\r\nsalah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, oleh\r\nkarena itu dalam pelaksanaannya harus\r\nmemperhatikan fungsi bangunan, persyaratan\r\nbangunan, penyelenggaraan bangunan, hak dan\r\nkewajiban pemilik dan pengguna bangunan;\r\nb. bahwa dalam rangka memberikan pengaturan\r\nterhadap bangunan agar tercapai penyelenggaraan\r\nbangunan yang sesuai dengan tata ruang, tertib dan\r\ndapat menjamin keselamatan, kesehatan,\r\nkenyamanan dan kemudahan, baik bagi pengguna\r\nmaupun masyarakat sekitar bangunan serta agar\r\ntercapai keserasian dan keselarasan dengan\r\nlingkungan, perlu adanya ketentuan yang mengatur\r\nIzin Mendirikan Bangunan;\r\nc. bahwa agar pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan\r\nBangunan dapat terselenggara dengan tertib dan\r\nterwujud sesuai dengan fungsinya serta sesuai\r\ndengan rencana tata ruang wilayah, maka setiap\r\nbangunan harus memenuhi persyaratan\r\nadministratif, persyaratan teknis bangunan dan\r\nmelibatkan peran serta masyarakat;\r\nd. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo\r\nNomor 17 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan\r\nBangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan\r\nsudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan\r\ndan peraturan perundang-undangan yang berlaku,\r\nsehingga perlu diganti \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 28 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 26 Tahun 2007; UU No 14 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No 58 Tahun 2010; PP No 36 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 34 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 19 Tahun 2008; Perda Kab Daerah Tk II Purworejo No 3 Tahun 1988; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008; Perda Kab Purworejo No 18 Tahun 2009; Perda Kab Purworejo No 8 Tahun 2011; Perda Kab Purworejo No 27 Tahun 2011; Perda Kab Purworejo No 10 Tahun 2012 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. Prinsip dan Manfaat Pemberian IMB;\r\nb. Izin Mendirikan Bangunan;\r\nc. Pelaksanaan Pembangunan;\r\nd. Penertiban IMB;\r\ne. Sanksi Administratif;\r\nf. Pembongkaran;\r\ng. Pengawasan dan Pengendalian;\r\nh. Sosialisasi;\r\ni. Peran Serta Masyarakat;\r\nj. Pelaporan.\r\nk. Ketentuan Penyidikan; dan\r\nl. Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2012. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah\r\nKabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan\r\nBangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dicabut dan\r\ndinyatakan tidak berlaku. \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 17).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Purworejo. Latar belakangnya adalah untuk memberikan pengaturan terhadap bangunan agar sesuai dengan tata ruang, tertib, serta menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna dan masyarakat sekitar. Peraturan ini juga menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pemberian IMB: Setiap orang atau badan yang membangun, merehabilitasi, atau memugar bangunan wajib memiliki IMB dari Bupati, kecuali bangunan dengan fungsi khusus yang diatur oleh Pemerintah Pusat. Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IMB kepada Camat.
Tata Cara dan Persyaratan Permohonan IMB: Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati melalui Instansi Perizinan atau Camat dengan melengkapi dokumen administrasi (bukti kepemilikan tanah, data kondisi tanah, data pemilik bangunan, surat pernyataan tidak sengketa, SPPT-PBB, izin lingkungan jika wajib) dan dokumen rencana teknis (gambar rencana bangunan, sistem struktur, sistem utilitas, perhitungan struktur, data penyedia jasa perencanaan, rencana anggaran biaya).
Masa Berlaku IMB: IMB berlaku selama bangunan masih berdiri dan tidak mengalami perubahan (luas, fungsi, bentuk, atau konstruksi).
Pelaksanaan Pembangunan: Pembangunan harus sesuai dengan persyaratan teknis seperti fungsi bangunan, ketinggian maksimum, garis sempadan, KDB, KLB, KDH, dan jaringan utilitas kota.
Penertiban IMB: Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK/RTBL/RTRK dan sesuai dengan ketentuan tata ruang dapat dilakukan pemutihan IMB.

","transitional_provisions","1. Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, RTRK dan/atau ketentuan garis sempadan dan sudah memiliki IMB dinyatakan statusnya sebagai status quo, sehingga tidak boleh diubah, ditambah atau diperbaiki.\n2. Terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penyempurnan pada saat terjadi perubahan izin atau pembaharuan izin.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 17 (pelaksanaan pembangunan tidak sesuai persyaratan teknis) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.\n2. Jika peringatan tidak diindahkan, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB.\n3. Jika sanksi di atas tidak diindahkan, dikenakan sanksi penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan perintah pembongkaran bangunan.\n4. Bangunan yang tidak memiliki IMB dan tidak sesuai dengan RDTRK/RTBL/RTRK dikenakan sanksi perintah pembongkaran.\n5. Bangunan yang tidak memiliki IMB tetapi sesuai dengan RDTRK/RTBL/RTRK diberikan peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan dapat dikenakan denda maksimal 10% dari nilai bangunan.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PURWOREJO REGENCY
NUMBER: 11 OF 2012
CONCERNING
BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PURWOREJO,

\n\n \n \n

Considering:

that building construction activities are a physical manifestation of space utilization, therefore in its implementation, it must consider the function of the building, building requirements, building management, rights and obligations of building owners and users;
that in order to provide regulations for buildings so that building management is achieved in accordance with spatial planning, orderliness and can guarantee safety, health, comfort and convenience, both for users and the community around the building, and to achieve harmony and alignment with the environment, it is necessary to have provisions governing the Building Permit;
that in order for the implementation of granting a Building Permit to be carried out

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb6e8be8-5d13-4b8f-885c-4bd773a83fb1","actionData","errors"]