[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb67ec27-ebad-4532-8005-f48efaa1f4a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2025","number","6","year","2025","published_date","2025-09-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6fa64ff8-2d61-4fb8-bbc2-308bc8a51c11","Landasan Peraturan Perundangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e9d83b7e-f210-451c-90dd-5e3efd1b1cc0","Dokumentasi & Informasi Hukum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Pembentukan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

produk hukum daerah
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2025/No.6, https://jdih.boyolali.go.id/
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka tertib regulasi, pembentukan produk\r\nhukum daerah perlu dilaksanakan secara terencana,\r\nterpadu, dan sistematis guna mewujudkan metode dan\r\nstandar yang tepat dalam pembentukan produk hukum\r\ndaerah yang baik; bahwa dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah\r\ndi Kabupaten Boyolali yang tidak bertentangan dengan\r\nperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas\r\npembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,\r\nasas materi muatan peraturan perundang-undangan,\r\ndiperlukan dasar dan pedoman yang memuat cara dan\r\nmetode yang pasti, baku, dan standar pembentukan \r\nproduk hukum daerah; bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten \r\nBoyolali Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara\r\nPembentukan Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan\r\ndinamika perkembangan peraturan perundang-undangan\r\ndan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas Pembentukan, Bentuk Produk Hukum Daerah, Materi Muatan dan Sanksi, Perencanaan, Penyusunan Produk Hukum Daerah, Pembahasan Produk Hukum Daerah, Nomor Register, Penetapan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi, Penyebarluasan, Analisis dan Evaluasi, Tata Naskah dan Teknik Penyusunan, Partisipasi Masyarakat, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan dan Kerja Sama Daerah dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2025. \n Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2021 dicabut. \n 54 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 114).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Boyolali. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tertib regulasi dan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan dasar dan pedoman yang pasti, baku, dan standar dalam pembentukan produk hukum daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek. Pertama, asas pembentukan produk hukum daerah yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Kedua, bentuk-bentuk produk hukum daerah, yang meliputi peraturan (Perda, Perbup, Peraturan DPRD) dan penetapan (Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD). Ketiga, materi muatan yang diatur dalam Perda, Perbup, dan Peraturan DPRD. Keempat, perencanaan pembentukan produk hukum daerah, termasuk penyusunan Propemperda. Kelima, penyusunan produk hukum daerah, baik di lingkungan DPRD maupun Pemerintah Daerah. Keenam, pembahasan produk hukum daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Ketujuh, proses pemberian Nomor Register (Noreg). Kedelapan, penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi produk hukum daerah. Kesembilan, penyebarluasan produk hukum daerah kepada masyarakat. Kesepuluh, analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang telah berlaku. Kesebelas, tata naskah dan teknik penyusunan produk hukum daerah. Keduabelas, partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah. Ketigabelas, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Keempatbelas, koordinasi, jejaring kerja, kemitraan, dan kerja sama daerah dalam pembentukan produk hukum daerah. Kelimabelas, pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Keenambelas, pendanaan pembentukan produk hukum daerah.","transitional_provisions","1. Pembentukan Produk Hukum Daerah yang sudah berproses pada tahapan penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilanjutkan dengan penetapan dan pengundangan.\n2. Pembentukan Produk Hukum Daerah yang masih berproses pada tahapan sebelum penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, pelaksanaannya disesuaikan dengan Perda ini.","sanctions","1. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Perda dapat memuat ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif berupa:\na. teguran lisan;\nb. teguran tertulis;\nc. penghentian sementara kegiatan;\nd. penghentian tetap kegiatan;\ne. pencabutan sementara izin;\nf. pencabutan tetap izin;\ng. denda administratif;\nh. sanksi sosial; dan/atau\ni. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Perbup dapat memuat sanksi administratif berupa:\na. teguran lisan;\nb. teguran tertulis;\nc. penghentian sementara kegiatan;\nd. penghentian tetap kegiatan;\ne. pencabutan sementara izin;\nf. pencabutan tetap izin;\ng. denda administratif;\nh. sanksi sosial; dan/atau\ni. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kab. Boyolali No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/224314/perda-kab-boyolali-no-8-tahun-2021","ade988cb-7944-45bf-9d43-719191b165ff","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 6 OF 2025
CONCERNING
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to regulate, the formation of regional legal products needs to be carried out in a planned, integrated, and systematic manner in order to realize appropriate methods and standards in the formation of good regional legal products;
that in order to realize regional legal products in Boyolali Regency that do not conflict with higher laws and regulations, the principle of good law formation, the principle of content of laws and regulations, it is necessary to have a basis and guidelines that contain definite, standard, and standard ways and methods for forming regional legal products;
that the arrangements in Boyolali Regency Regional Regulation Number 8

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb67ec27-ebad-4532-8005-f48efaa1f4a4","actionData","errors"]