[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb625ec8-ba04-41ac-8b59-709a2507543e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 2004","number","56","year","2004","published_date","2004-07-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2004
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 56,
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2004. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan mengalihkan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung. Pengalihan ini mencakup pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer utama. Setelah pengalihan, pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung. Semua Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di pengadilan militer akan beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Agung. Aset milik/barang inventaris yang digunakan oleh pengadilan militer tidak dialihkan, dan pengadaan barang baru menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung. Tim Pengalihan dan Penataan Kelembagaan dibentuk untuk memastikan kelancaran proses ini, terdiri dari unsur Mahkamah Agung, Markas Besar TNI, dan instansi terkait lainnya.

","transitional_provisions","1. Organisasi, administrasi, dan finansial pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dialihkan dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004.\n2. Semua Pegawai Negeri Sipil pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung.\n3. Sebelum sarana dan prasarana disediakan oleh Mahkamah Agung, pengadilan dalam lingkungan peradilan militer tetap menggunakan sarana dan prasarana Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.\n4. Biaya pemeliharaan atas penggunaan sarana dan prasarana dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.\n5. Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengalihan dan penataan dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung.\n6. Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan, pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer tahun anggaran 2004 tetap dibebankan pada anggaran Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL DECREE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 56 YEAR 2004
CONCERNING
THE TRANSFER OF ORGANIZATION, ADMINISTRATION, AND FINANCIAL
OF COURTS WITHIN THE MILITARY JUDICIAL ENVIRONMENT
FROM THE HEADQUARTERS OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES
TO THE SUPREME COURT

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that in order to implement the provisions of Article 42 of Law Number 4 of 2004 concerning Judicial Power, it is deemed necessary to stipulate a Presidential Decree regarding the Transfer of Organization, Administration, and Financial Affairs of Courts within the Military Judicial Environment from the Headquarters of the Indonesian National Armed Forces to the Supreme Court;
In view of:	Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution; Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court (State Gazette of 1985 Number 73, Supplement to the State Gazette Number 3316) as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb625ec8-ba04-41ac-8b59-709a2507543e","actionData","errors"]