[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb5092db-75ce-4051-8883-93f6a531ab1b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2013","number","17","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2013/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n bahwa Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan\r\nSelatan adalah warga negara yang memiliki hak,\r\nkewajiban, peran dan kedudukan yang sama\r\nberdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\nbahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara\r\nPenyandang Disabilitas masih mengalami berbagai\r\nbentuk diskriminasi sehingga haknya belum terpenuhi;\r\nbahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan\r\nhak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar\r\nhukum sebagai pelaksana peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan\r\ndan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; \n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43\r\nTahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5\r\nTahun 2008; \n Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang berisi :\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tPerlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;\r\n3.\tAksesibilitas;\r\n4.\tPengarusutamaan Penyandang Disabilitas;\r\n5.\tKoordinasi dan Pelaksanaan;\r\n6.\tKomite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;\r\n7.\tPartisipasi Masyarakat;\r\n8.\tPembiayaan;\r\n9.\tSanksi Administrasi;\r\n10.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. \n 36 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, yang didasari oleh pengakuan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak, kewajiban, peran, dan kedudukan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai bidang:\n\n1. **Pendidikan:** Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui sistem pendidikan khusus dan inklusif. Pemerintah daerah dan kabupaten/kota wajib menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan individu penyandang disabilitas. Penyelenggara pendidikan wajib menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai.\n2. **Ketenagakerjaan:** Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pemerintah daerah dan kabupaten/kota wajib menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas, memfasilitasi pelatihan kerja, dan memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri yang dikelola oleh penyandang disabilitas. Kuota minimal 1% harus dialokasikan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil dan perusahaan dengan jumlah karyawan tertentu. Perusahaan wajib memberikan perlindungan, perlakuan, dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pengupahan.\n3. **Kesehatan:** Penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan individu, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah daerah dan kabupaten/kota wajib menjamin ketersediaan tenaga, alat, dan obat, serta memberikan jaminan kesehatan, termasuk jaminan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin.\n4. **Sosial:** Penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pemerintah daerah dan kabupaten/kota wajib melaksanakan program-program sosial ini untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas.\n5. **Bidang Lainnya:** Peraturan ini juga mengatur hak penyandang disabilitas dalam bidang seni, budaya, olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas. Pemerintah daerah dan kabupaten/kota berkewajiban untuk memfasilitasi dan melindungi hak-hak ini.","transitional_provisions","1. Penyediaan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n2. Fasilitas umum setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.\n3. Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibiltas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penyelenggara pendidikan yang melakukan tindakan diskriminatif atau melanggar ketentuan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf di media massa.\n2. SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang lalai dalam pemenuhan hak pendidikan atau melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 24 diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.\n3. Penyelenggara pelatihan kerja yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau surat pencabutan izin.\n4. Perusahaan Daerah dan/atau Perusahaan Swasta yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan izin.\n5. SKPD, SKPD Kabupaten/Kota, Perusahaan Daerah, dan Perusahaan Swasta yang melanggar ketentuan Pasal 35 dikenakan sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 17 OF 2013
ABOUT
PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering:

that Persons with Disabilities in South Kalimantan Province are citizens who have the same rights, obligations, roles and positions based on the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that in social and state life, Persons with Disabilities still experience various forms of discrimination so that their rights have not been fulfilled;
that to ensure the protection and fulfillment of rights for Persons with Disabilities, a legal basis is needed to implement higher laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb5092db-75ce-4051-8883-93f6a531ab1b","actionData","errors"]