[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb4aaf70-b47d-4831-880b-a2f50c5a4cd8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2018 tentang RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2018","number","18","year","2018","published_date","2018-10-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lumajang","place_of_enactment","Lumajang","theme","RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Penyediaan dan/atau\r\nPenyedotan Kakus \r\nb. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik yang disediakan oleh Pemerintah\r\nDaerah perlu menetapkan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu mengatur tentang\r\nRetribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dengan Peraturan Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor\r\n65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Dan Pemanfaat Insentif\r\nPemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Tahun 2015 Nomor 2036);\r\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 71);\r\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 6 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten\r\nLumajang: 98-6/2018). \n Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyedotan kakus lumpur tinja agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat serta makhluk hidup lain. segala kegiatan pelaksanaan penyedotan dan pembuangan limbah tinja dapat diatur, ditata, dibina, dan diawasi dengan baik sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat serta mencegah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2018. \n 19 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2018 mengatur tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memberikan pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n- **Objek Retribusi:** Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.\n- **Subjek Retribusi:** Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.\n- **Wajib Retribusi:** Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.\n- **Penggolongan Retribusi:** Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus digolongkan sebagai retribusi jasa umum.\n- **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Diukur berdasarkan pelayanan penyedotan lumpur tinja, volume yang diolah pada IPLT, dan penyaluran air limbah domestik ke IPALD.\n- **Prinsip Penetapan Tarif:** Memperhatikan kemampuan masyarakat, mutu pelayanan, pemulihan biaya, transparansi, dan akuntabilitas.\n- **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi:** Ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.\n- **Tata Cara dan Wilayah Pemungutan:** Retribusi dipungut menggunakan SKRD dan dibayarkan ke kas umum daerah. Pemungutan dilakukan di wilayah daerah.\n- **Masa dan Saat Retribusi Terutang:** Masa retribusi sesuai jangka waktu penyelenggaraan pelayanan, dan saat terutang adalah saat SKRD ditetapkan.\n- **Tata Cara Pembayaran:** Pembayaran dilakukan sekaligus paling lambat 7 hari sejak diterbitkan.\n- **Tata Cara Penagihan Retribusi:** Menggunakan STRD dan didahului surat teguran.\n- **Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi:** Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.\n- **Keberatan:** Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati.\n- **Pengembalian Kelebihan Pembayaran:** Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati.\n- **Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Retribusi:** Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun, dan piutang yang kedaluwarsa dapat dihapuskan.\n- **Tata Cara Pemeriksaan Retribusi:** Bupati berwenang melakukan pemeriksaan.\n- **Insentif Pemungutan:** Instansi pemungut retribusi dapat diberi insentif.\n- **Pelaksana Pelayanan:** Pemberi pelayanan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF LUMAJANG
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LUMAJANG REGENCY
NUMBER 18 OF 2018
CONCERNING
FEE FOR THE PROVISION AND/OR DISPOSAL OF LATRINES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LUMAJANG,

Considering:

that based on the provisions of Article 110 paragraph (1) letter j of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Government may collect Fees for the Provision and/or Disposal of Latrines
that in order to provide Domestic Wastewater Treatment services provided by the Regional Government, it is necessary to establish Fees for the Provision and/or Disposal of Latrines;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to regulate the Fees for the Provision and/or Disposal of Latrines with a Regional Regulation.

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb4aaf70-b47d-4831-880b-a2f50c5a4cd8","actionData","errors"]