[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb3fea51-b595-4a72-9574-3885199a128c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2023 tentang PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 36 Tahun 2023","number","36","year","2023","published_date","2023-06-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ec6c968c-192a-462c-a6f3-404e8d282b13","Pendanaan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu Utara","place_of_enactment","Masamba","theme","PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 36
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sehubungan dengan semakin terkendalinya\r\npandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang\r\ntelah berdampak kepada berbagai sendi kehidupan\r\nmasyarakat baik aspek sosial, ekonomi, dan\r\nkesejahteraan masyarakat sehingga berimplikasi\r\nterhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana\r\nDesa; \r\n \r\n b. bahwa dalam rangka memastikan capaian sasaran\r\npembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas\r\npenggunaan dana desa sesuai peruntukannya untuk\r\ntahun 2023 yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional, \r\ndan penanganan bencana alam dan nonalam yang\r\nsesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian\r\nSDGs; \r\n \r\n c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan\r\nMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan\r\nTransmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas\r\nPenggunaan Dana Desa Tahun 2023, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas\r\nPenggunaan Dana Desa Tahun 2023; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huuruf b dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas\r\nPenggunaan Dana Desa Tahun 2023; \n 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu\r\nUtara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3826);\r\n \r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); \r\n3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa\r\nkali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah\r\nPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022\r\ntentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023\r\nNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6856); \r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang\r\n\r\nNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja\r\nmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); \r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019\r\ntentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019\r\nNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6321); \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang\r\nDana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),\r\nsebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016\r\ntentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah\r\nNomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang\r\nBersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5864); \r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun\r\n2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); \r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun \r\n2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); \r\n9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2019\r\ntentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak\r\nAsal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa\r\n(Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019\r\nNomor 38);\r\n \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA \r\nBAB III : PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA\r\nBAB IV : PUBLIKASI DAN PELAPORAN\r\nBAB V : PEMBINAAN\r\nBAB VI : KETENTUAN LAIN-LAIN\r\nBAB VII : KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023. \n 31 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 38);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati ini mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2023. Latar belakangnya adalah semakin terkendalinya pandemi COVID-19 yang berdampak pada perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa, dengan fokus pada pemulihan ekonomi nasional dan penanganan bencana alam dan nonalam. Tujuannya adalah untuk memastikan capaian sasaran pembangunan desa sesuai dengan SDGs.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk:\n a. Pemulihan ekonomi nasional melalui pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas BUMDes/BUMDesma, pengembangan usaha ekonomi produktif, dan pengembangan desa wisata.\n b. Program prioritas nasional untuk pencapaian SDGs Desa, meliputi perbaikan data SDGs Desa, ketahanan pangan, pencegahan stunting, peningkatan kualitas SDM, peningkatan keterlibatan masyarakat, perluasan akses layanan kesehatan, dana operasional pemerintah desa, penanggulangan kemiskinan ekstrem, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.\n c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.\n2. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.\n3. Pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa, diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).\n4. Masyarakat desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.\n5. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH LUWU
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGULATION OF THE REGENT OF NORTH LUWU
NUMBER 36 OF 2023
ABOUT
PRIORITY OF VILLAGE FUND USAGE IN 2023

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH LUWU,

\n\n \n \n

Considering:

that in connection with the increasingly controlled Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) which has had an impact on various aspects of community life, both social, economic, and community welfare, thus implying changes in the direction of the Village Fund usage policy;
that in order to ensure the achievement of village development targets, the government determines the priority of village fund usage according to its designation for 2023, namely for national economic recovery, and handling natural and non-natural disasters that are in accordance with the authority of the Village to achieve SDGs;
that in order to implement the provisions of the Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb3fea51-b595-4a72-9574-3885199a128c","actionData","errors"]