[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb2c96ae-22b8-4df1-9b55-bcf996b6b63b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Penyerahan Dan Pemanfaatan Prasarana,Sarana Dan Utalitas Pada Kawasan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kawasan Industri,Dan Kawasan Perdagangan / Jasa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 10 Tahun 2014","number","10","year","2014","published_date","2014-08-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sidoarjo","place_of_enactment","Sidoarjo","theme","Penyediaan, Penyerahan Dan Pemanfaatan Prasarana,Sarana Dan Utalitas Pada Kawasan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kawasan Industri,Dan Kawasan Perdagangan / Jasa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kawasan - perumahan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kab Sidoarjo Tahun 2014 No 2, TLD 56
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyediaan, Penyerahan Dan Pemanfaatan Prasarana,Sarana Dan Utalitas Pada Kawasan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kawasan Industri,Dan Kawasan Perdagangan / Jasa
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang\r\nPedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas\r\nPerumahan dan Permukiman di Daerah, perlu diatur\r\npenyerahan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas\r\npada kawasan perumahan dan kawasan permukiman,\r\nkawasan industri, dan kawasan perdagangan/jasa; \r\n b. bahwa penyediaan, penyerahan, dan pemanfaatan\r\nprasarana,sarana dan utilitas pada kawasan perumahan\r\ndan kawasan permukiman, kawasan industri dan kawasan\r\nperdagangan/ jasa di Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya\r\nuntuk menjamin kesinambungan pengelolaan fasilitas\r\numum dan sosial bagi kepentingan umum; \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009. \n Materi pokok: TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP\r\n, KAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KAWASAN INDUSTRI, KAWASAN PERDAGANGAN/ JASA, PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS, PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA\r\nDAN UTILITAS, PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMBIAYAAN , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah halaman : 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyediaan, penyerahan, dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) pada kawasan perumahan, permukiman, industri, dan perdagangan/jasa di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin terwujudnya lingkungan yang layak, sehat, aman, serasi, terencana, dan terpadu, serta mendukung pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU, serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatannya bagi masyarakat, pemerintah, dan pengembang.\n\nKetentuan substansial mencakup kewajiban pengembang untuk menyediakan PSU sesuai standar yang ditetapkan dalam site plan yang disahkan oleh Bupati. Jenis PSU yang diatur meliputi prasarana (jaringan jalan, drainase, tempat sampah), sarana (perniagaan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pemakaman, pertamanan, parkir), dan utilitas (jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, pemadam kebakaran, penerangan jalan, transportasi). Pengembang wajib memelihara PSU minimal satu tahun sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berwenang mengelola PSU yang telah diserahkan, yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga tanpa mengubah fungsi dan status kepemilikan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan PSU juga diatur, termasuk dalam penyusunan rencana, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengendalian PSU.","transitional_provisions","1. Untuk prasarana, sarana dan utilitas yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun dapat langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi.\n2. Untuk prasarana, sarana dan utilitas yang telah selesai dibangun kurang dari 5 (lima) tahun tetapi telah dimanfaatkan lebih dari 1 (satu) tahun dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara formal dan fisik dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun diantara kedua tahap dimaksud.\n3. Untuk prasarana, sarana dan utilitas yang masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya harus mengikuti Peraturan Daerah ini, termasuk prasarana, sarana dan utilitas yang sudah selesai dibangun namun belum selesai dimanfaatkan sampai dengan 1 (satu) tahun.\n4. Untuk prasarana, sarana dan utilitas yang ditinggalkan pengembang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 20.\n5. Proses serah terima dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas yang telah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, dan/atau Pasal 13 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penundaan persetujuan dokumen/perizinan, denda Rp.50.000.000,00, dimasukkan daftar hitam, pencabutan izin usaha, atau membayar ganti rugi perbaikan PSU.\n3. Selain sanksi administratif, pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) juga dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIDOARJO
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SIDOARJO REGENCY
NUMBER 10 OF 2014
ON
PROVISION, SUBMISSION AND UTILIZATION OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES AND
UTILITIES IN HOUSING AND SETTLEMENT AREAS,
INDUSTRIAL AREAS, AND TRADE/SERVICE AREAS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIDOARJO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 26 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 9 of 2009 on Guidelines for the Submission of Infrastructure, Facilities and Utilities Housing and Settlements in the Region, it is necessary to regulate the submission and utilization of infrastructure, facilities and utilities in housing and settlement areas, industrial areas, and trade/service areas;
that the provision, submission, and utilization of infrastructure, facilities and utilities in housing and settlement areas, industrial areas

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb2c96ae-22b8-4df1-9b55-bcf996b6b63b","actionData","errors"]