[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb23c845-b58b-4cfa-ad65-2e98603ef7d8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara","place_of_enactment","Arga Makmur","theme","Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Perda Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 (4)
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meru.pakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai\r\npenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan\r\nmasyarakat;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku\r\nselama ini, sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat\r\nkarena dianggap menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi, serta menghambat peningkatan iklim investasi di daerah;\r\nc. bahwa dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 teatang Hubungan Keuangan antara\r\nPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penataan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang selanjutnya menjadi dasar dalam pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran\r\nNegara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor\r\n56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6757);\r\n5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga\r\nListrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6848);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6881);\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). \r\n \n PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 Nomor 1);\r\nb. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 1);\r\nc. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara\r\nTahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telab diubah terakhir dengan Peraturan Daerab Nomor 3 Tahun 2019 Tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tabun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerab\r\nKabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 3);\r\nd. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerab Kabupaten Bengkulu Utara\r\nTahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerab Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubaban\r\nAtas Peraturan Daerab Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tabun 2013 Nomor 7);\r\ne. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerab Kabupaten Bengkulu\r\nUtara Tahun 2012 Nomor 6);\r\nf. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tabun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tabun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tabun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013\r\ntentang tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerab Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Bengkulu Utara Tabun 2018);\r\ng. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tabun 2013 Nomor 6)\r\nh. Peraturan Daerab Nomor 1 Tabun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan 1kan dan Retribusi Penjualan Produksi\r\nUsaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tabun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 2); \n 165 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 Nomor 1);\n2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 1);\n3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 3);\n4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 7);\n5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 6);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018);\n7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 6);\n8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Latar belakangnya adalah ketidaksesuaian peraturan daerah yang berlaku dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat, serta adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang memerlukan penataan kembali peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan dasar hukum yang sesuai dengan undang-undang terbaru dalam pemungutan pajak dan retribusi di daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, termasuk PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.\n2. Objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, dan wilayah pemungutan untuk masing-masing jenis pajak.\n3. Jenis-jenis retribusi daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.\n4. Objek, subjek, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, serta besaran retribusi untuk masing-masing jenis retribusi.\n5. Pengaturan mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi, termasuk pendaftaran wajib pajak, pendataan objek pajak, penerbitan surat ketetapan pajak, dan jangka waktu pembayaran.\n6. Ketentuan mengenai penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan, seperti penyediaan penerangan jalan umum dan pencegahan pencemaran lingkungan.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai kedaluwarsa penagihan pajak dan retribusi, penghapusan piutang pajak dan retribusi, insentif fiskal, kerahasiaan data wajib pajak, serta insentif pemungutan pajak dan retribusi.","transitional_provisions","1. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.\n2. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.\n3. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.\n4. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.\n5. Ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.\n6. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93,99,103],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Bengkulu Utara No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129079/perda-kab-bengkulu-utara-no-3-tahun-2019","950dc93f-5d5a-4459-a7af-fd3ccd1bc1db",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Kab. Bengkulu Utara No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129078/perda-kab-bengkulu-utara-no-2-tahun-2019","7346bb49-ea76-44a8-b571-c5e8984b91b6",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"PERDA Kab. Bengkulu Utara No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129075/perda-kab-bengkulu-utara-no-1-tahun-2019","64f006dd-a62e-4141-a2fc-1689984b13bd","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH BENGKULU
BENGKULU PROVINCE

COPY
REGIONAL REGULATION OF NORTH BENGKULU REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
ABOUT
REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH BENGKULU,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional Taxes and Regional Retribution are one of the sources of regional revenue to finance the implementation of government and development in order to improve and equalize community welfare;
that the Regional Regulation of North Bengkulu Regency concerning Regional Taxes and Regional Retribution that has been in effect so far is no longer in accordance with the development of government administration and community needs because it is considered to have an economic impact of high costs, and hinders the improvement of the investment climate in the region;
that with the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb23c845-b58b-4cfa-ad65-2e98603ef7d8","actionData","errors"]