[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb1edcaf-bd1b-410e-b82d-28c542b410ca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mentawai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mentawai Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-05-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mentawai","place_of_enactment","Tuapejat","theme","Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan lahan pertanian
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka menjaga keutuhan dan kebutuhan pangan di wilayah Kepulauan Mentawai\r\nb. bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan kegiatan usaha mengakibatkan terjadinya alih fungsi, degradasi dan fragmentasi lahan pertanian pangan sehingga menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan\r\nc. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perlu dilakukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan \n Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan\r\nPeraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah\r\nPeraturan Menteri Pertanian Nomor:07/Permentan/ OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan\r\nPertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/ 8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 \n Menetapkan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2025. \n 45 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Majene. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian.\n\nKetentuan substansial meliputi perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, penelitian untuk mendukung perlindungan lahan, pemanfaatan lahan dengan konservasi tanah dan air, pembinaan terhadap pemanfaatan lahan, pengendalian melalui insentif dan disinsentif, pengawasan terhadap kinerja perlindungan lahan, sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kewenangan berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene, dengan melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Petani pangan yang melanggar ketentuan Pasal 85 ayat (1) dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: Peringatan tertulis, Penghentian sementara kegiatan, Penghentian sementara pelayanan umum, Penutupan lokasi, Pencabutan izin, Pembatalan izin, Pembongkaran bangunan, Pemulihan fungsi lahan, Pencabutan insentif, dan / atau Denda administratif.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 99 ayat (1) dikenai sanksi administratif.\n4. Sanksi administratif dapat berupa: Peringatan tertulis, Penghentian sementara kegiatan, Penghentian sementara pelayanan umum, Penutupan lokasi, Pencabutan izin, Pembatalan izin, Pembongkaran bangunan, Pemulihan fungsi lahan, Pencabutan insentif, dan / atau Denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MAJENE
WEST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MAJENE REGENCY
NUMBER 2 OF 2025
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF PROTECTION OF
SUSTAINABLE FOOD
AGRICULTURAL LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAJENE,

Considering:

that food agricultural land is a natural resource bestowed by God Almighty, controlled by the state, and used for the prosperity and welfare of the people, and therefore needs to be protected and developed consistently;
that the protection of food agricultural land needs to be implemented in order to ensure the availability of sustainable food agricultural land and to maintain agricultural productivity and environmental preservation;
that to implement the provisions of Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb1edcaf-bd1b-410e-b82d-28c542b410ca","actionData","errors"]