[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb190d95-cfda-4517-9bc8-356b7bd897a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2005-2025","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-10-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2005-2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

program, rencana pembangunan dan rencana kerja
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2016/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2005-2025
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka menyelaraskan prioritas\r\nkebijakan pembangunan yang terkait dengan Rencana\r\nPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-\r\n2025, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka\r\nPanjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun\r\n2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten\r\nBone Tahun 2012-2032, dan dokumen perencanaan\r\nlainnya serta hasil pengendalian dan evaluasi yang\r\ntidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat\r\nini sehingga perlu penyesuaian terhadap kebijakan\r\nRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah\r\nKabupaten Bone Tahun 2005-2025;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun\r\n2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara\r\nPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan\r\nRencana Pembangunan Daerah, maka dipandang\r\nperlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah\r\nKabupaten Bone Tahun 2005-2025;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana\r\nPembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten\r\nBone Tahun 2005- 2025; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4286);\r\n 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang\r\nRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional\r\n2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4700);\r\n8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang\r\nPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4725);\r\n9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5495);\r\n12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang\r\nAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\ndan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang\r\nLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada\r\nPemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban\r\nKepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4693);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang\r\nPedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008\r\nNomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4815);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang\r\nTata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi\r\nPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4817);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 114);\r\n20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun\r\n2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah\r\nNasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);\r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010\r\ntentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8\r\nTahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,\r\nPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana\r\nPembangunan Daerah (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2010 Nomor 517 );\r\n22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);\r\n23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9\r\nTahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah\r\nProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran\r\nDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9,\r\nTambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan\r\nNomor 249);\r\n24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2\r\nTahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan\r\nDaerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan\r\nTahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah\r\nProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);\r\n25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah\r\nNomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan\r\nJangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan\r\nTahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi\r\nSelatan Tahun 2015 Nomor 7);\r\n26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun\r\n2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 7);\r\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun\r\n2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten\r\nBone Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nBone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Bone Nomor 2);\r\n28. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun\r\n2014 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13);\r\n29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun\r\n2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor\r\n5);\r\n30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun\r\n2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\r\nDaerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nBone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Bone Nomor 6) \n (1) Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 memuat visi,\r\nmisi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu\r\npada Perubahan RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional;\r\n(2) Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 menjadi\r\npedoman dalam penyusunan Perubahan RPJMD\r\nTahun 2013-2018 dengan memperhatikan RPJM\r\nNasional Tahun 2015-2019;\r\n(3) Rincian RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana\r\ntercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang\r\ntidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016. \n Peraturan Daerah Kabupaten Bone\r\nNomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan\r\nJangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-\r\n2025 \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyelaraskan prioritas kebijakan pembangunan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012-2032, dan dokumen perencanaan lainnya, serta hasil pengendalian dan evaluasi yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini. Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada Perubahan RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional. RPJPD Tahun 2005-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2013-2018 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019. Rincian RPJPD Tahun 2005-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2005-2025. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2016.","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BONE
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 9 OF 2016
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
OF BONE REGENCY NUMBER 7 OF 2008 ON
LONG-TERM REGIONAL DEVELOPMENT PLAN
OF BONE REGENCY FOR 2005-2025

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BONE

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to align development policy priorities related to the 2005-2025 National Long-Term Development Plan, the Amendment to the 2005-2025 South Sulawesi Province Long-Term Development Plan, the 2012-2032 Bone Regency Spatial Plan, and other planning documents as well as the results of control and evaluation that are no longer in accordance with current developments, adjustments to the 2005-2025 Bone Regency Long-Term Regional Development Plan are necessary;
that in order to implement the provisions of Article 282 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 54 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb190d95-cfda-4517-9bc8-356b7bd897a4","actionData","errors"]