[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb0ad1b9-bea7-4aff-9985-201d322dd653","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisataan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2002","number","19","year","2002","published_date","2002-06-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin penyelenggaraan-bidang kepariwisataan
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2002/No. 21 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n bawa dengan diberlakukannya Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomo, maka mengakibatkan adanya perubahan tugas dan kewenangan yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya adalah pengaturan tentang izin usaha di Bidang Kepariwisataan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Izin penyelenggaraan di Bidang kepariwisataan; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 tahun 1999; Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomoe 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2001; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin penyelenggaraan di bidang kepariwisataan. Hal-hal yang diatur antara lain pengaturan, retribusi izin penyelenggaraan di bidang kepariwisataan, ketentuan penyidikan, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2002. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1990 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 9 Tahun 1992 ducabut. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1990 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pengusahaan Obyek Wisata Daerah Tingkat II di Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang izin penyelenggaraan di bidang kepariwisataan. Latar belakangnya adalah perubahan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, yang mengakibatkan perubahan tugas dan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengaturan izin usaha di bidang kepariwisataan.

Peraturan ini mengatur berbagai jenis usaha kepariwisataan yang memerlukan izin, meliputi usaha jasa pariwisata (biro perjalanan, agen perjalanan, pramuwisata, konvensi, impresariat, konsultan, informasi pariwisata), pengusahaan obyek dan daya tarik wisata (alam, budaya, minat khusus, rekreasi dan hiburan umum), serta usaha sarana pariwisata (akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata, sarana wisata tirta, kawasan pariwisata). Setiap orang atau badan yang memberikan pelayanan di bidang kepariwisataan wajib memiliki izin dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhak menerima retribusi izin penyelenggaraan kepariwisataan dan berhak menolak atau mencabut izin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini juga mengatur tentang retribusi izin penyelenggaraan kepariwisataan, termasuk nama, obyek, subyek, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, dan masa retribusi. Masa berlaku izin ditetapkan selama usaha masih berjalan, dengan pendaftaran ulang setiap 5 tahun. Untuk rekreasi dan hiburan umum, izin harus diperoleh setiap kali kegiatan diadakan.

","transitional_provisions","1. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1990 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II Klaten Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pengusahaan Obyek Wisata Daerah Tingkat II di Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten serta ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.\n2. Semua izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan di Bidang Kepariwisataan yang telah ada, masih berlaku sampai habis masa berlakunya dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan harus sudah menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam hukuman kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[96,101],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1990","link","",{"_97":102,"_99":100},"Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 9 Tahun 1992","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 19 OF 2002
ON
LICENSING OF IMPLEMENTATION IN THE FIELD OF TOURISM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of the Organizational Structure and Procedures
of Regional Apparatus based on Law Number 22 of 1999
concerning Regional Government and Government Regulation Number 25 of
2000 concerning the Authority of the Government and the Authority of the Province as
Autonomous Region, it results in changes in tasks and
authorities that must be handled by the Regional Government including
the regulation of business licenses in the Field of
tourism;
that based on the considerations as referred to in letter a
above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Klaten Regency regarding
Licensing of implementation in the Field of Tourism.

In view of:

Law Number 13 of 1950

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb0ad1b9-bea7-4aff-9985-201d322dd653","actionData","errors"]