[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb081c22-90f5-4ea7-b8bb-2a05abb936fb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai No. 13 Tahun 2014","number","13","year","2014","published_date","2014-11-10","effective_date","2014-11-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sinjai","place_of_enactment","Sinjai","theme","Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2014/NO.13, TLD NO.74
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah; pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sinjai harus mampu menjamin tercapainya kemandirian sebagai visi daerah melalui ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan pembangunan.\r\n\r\n \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian \r\n 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat \r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak \r\n6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional \r\n 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional \r\n9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen \r\n 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan \r\n11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan \r\n12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan \r\n 19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru \r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor \r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Normor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan \r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil \r\n23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; \r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah \r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.\r\n \n MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2014. \n 67 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sinjai, termasuk prinsip, maksud, tujuan, dan ruang lingkup pendidikan. Satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus, serta satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Selain itu, diatur pula mengenai satuan pendidikan non formal seperti lembaga kursus dan kelompok belajar. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban warga masyarakat, orang tua, masyarakat, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam berbagai rencana pembangunan daerah dan menjadi pedoman bagi berbagai pihak terkait. Peraturan ini juga mengatur pendirian, pengembangan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan, serta persyaratan peserta didik dan penerimaan peserta didik. Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal, dengan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar, namun Bahasa Daerah Bugis dan/atau Konjo dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran muatan lokal. Penyelenggaraan pendidikan wajib mengacu pada standar nasional pendidikan, yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Peraturan ini juga mengatur kelulusan, ijazah/sertifikat kompetensi, pendanaan pendidikan, evaluasi, penjaminan mutu, akreditasi, dan sertifikasi kompetensi.","transitional_provisions","1. Izin pendirian yang telah diperoleh satuan pendidikan dan/atau program pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.\r\n2. Penyesuaian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah masa berlakunya habis.\r\n3. Dewan pendidikan daerah dan komite sekolah yang telah dibentuk, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\r\n4. Satuan pendidikan wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama dalam waktu 4 (empat) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\r\n5. Pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\r\n6. Sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengangkatan pendidik yang tidak memiliki kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 pada satuan pendidikan, dimungkinkan dengan syarat:\r\n a. hanya ditujukan untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan bersifat sementara;\r\n b. pendidik yang akan diangkat, berpendidikan minimal satu jenjang lebih tinggi di atas Satuan Pendidikan yang akan dimasukinya;\r\n c. diputuskan dalam rapat dewan guru dan komite sekolah yang bersangkutan; dan\r\n d. diikat dalam perjanjian kerja yang di dalamnya mensyaratkan kewajiban mengikuti pendidikan untuk mendapatkan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan persyaratan.\r\n7. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin dikenai sanksi berupa peringatan tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut, dan jika tidak dilaksanakan, dapat ditutup.\r\n2. Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang telah mendapatkan izin pendirian tidak menyelenggarakan proses pendidikan dalam waktu yang ditentukan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut, dan jika tidak dilaksanakan, izin pendirian dapat dibatalkan.\r\n3. Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang terbukti menyampaikan syarat-syarat pendirian satuan pendidikan yang berisi keterangan yang tidak benar atau sengaja dipalsukan, dikenai sanksi berupa pembatalan izin pendirian.\r\n4. Pelanggaran terhadap ketentuan lainnya dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan, pembekuan atau pencabutan izin pendirian, dan/atau penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan.\r\n5. Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan terkait pemungutan biaya dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, dan jika tidak dilaksanakan, dapat dikenai sanksi berupa pembatalan pungutan dan penundaan atau penghentian pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan.\r\n6. Satuan pendidikan yang menghalang-halangi atau menutup peran komite sekolah/madrasah dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, dan jika tidak dilaksanakan, dapat dikenai sanksi berupa penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan.\r\n7. Pendidik atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan dikenai sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan kepegawaian yang berlaku.\r\n8. Peserta didik yang melanggar ketentuan dikenai sanksi disiplin sesuai dengan peraturan tata tertib satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SINJAI
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF SINJAI REGENCY
NUMBER 13 OF 2014
on
EDUCATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SINJAI,

Considering / Whereas:

that in the implementation of regional autonomy, education is a mandatory affair that is the authority and responsibility of the Regional Government, so that the regional government is authorized to regulate the administration of education to provide legal certainty in the administration and/or management of education in the region;
that the management and administration of education in Sinjai Regency must be able to guarantee the achievement of independence as the region's vision through the availability of quality human resources and able to meet the needs and progress of development;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb081c22-90f5-4ea7-b8bb-2a05abb936fb","actionData","errors"]