[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fafe8a6d-1011-4522-9149-b3c57d5a273c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2017 tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Barat No. 09 Tahun 2017","number","09","year","2017","published_date","2017-08-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat","place_of_enactment","Simpang Ampek","theme","Keamanan Dan Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEAMANAN – KETERTIBAN UMUM
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD 2017 NO. 9, LL SETDA KAB. PASBAR : 32 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Keamanan Dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Pemberantasan penyakit masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang minuman keras, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Protitusi dan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengaturan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Kafe, Karaoke dan Billiar tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta dalam perubahan perkembangan tata nilai kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Pasaman Barat maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 6 Tahun 2010; Kepmendagri Nomor 04.Pw-07.03 Tahun 1984; Kepmendagri Nomor 7 Tahun 2003; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pasaman Barat No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Pasaman Barat No. 21 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang Lingkup, Tertib Porstitusi/Pelacur, Tertib Minuman Keras, Tertib Narkotika, Psikotropika dan obat terlarang lainya, Tertib Minuman Tradiosional (Tuak) yang Memabukan, Tertip Penghisap Lem dan Zat Adektif Lainya, Tertip Usaha Kafe, Kroke dan Billiar, Tertib Jalan dan Angkatan Umum, Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, Tertib Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, Tertib perdagangan Kaki Lima, Tertib Sosial, Tertib Perbuatan Asusila Atau Porno Aksi, Tertib Warung Kelambu Di Bulan Ramadhan, Tertib Tempat Hiburan, Tertib Rumah Kos / Sewaan, Tertip Tuna Sosial Dan Anak Jalanan, Tertib Perjudian, Sanksi Administratif, Biaya Penegakkan / Pelaksanaan Perda Dan Sanksi Administratif Penahanan Sementara Identitas, Peran Serta Masyarakat, Penertiban Dan Pengawasan, Ketentukan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pembinaan Dan Pengendalian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017. \n 32 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 seri D).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Nomor 05 Seri D).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Nomor 12 Seri D).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Prostitusi (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Nomor 13 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, serta mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat, menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat, dan memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan prostitusi, minuman keras, pengaturan pengawasan, penertiban usaha kafe, karaoke, biliar, dan ketentraman serta ketertiban umum.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai larangan dan kewajiban yang ditujukan kepada individu, badan usaha, dan pihak-pihak terkait lainnya. Beberapa di antaranya adalah larangan melakukan perbuatan zina dan/atau mendekati perzinaan di tempat umum, larangan melakukan kegiatan pelacuran, larangan memproduksi, mengedarkan, atau memperdagangkan minuman keras tanpa izin, larangan menyalahgunakan narkotika dan psikotropika, serta larangan melakukan perjudian. Peraturan ini juga mengatur mengenai ketertiban jalan dan angkutan umum, jalur hijau, taman, tempat umum, kebersihan dan keindahan lingkungan, pedagang kaki lima, serta rumah kos/sewaan.

\n\n

Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai perizinan usaha kafe, karaoke, dan biliar, serta memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Peraturan ini juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pencabutan izin usaha, atau penutupan tempat usaha.\n2. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu juga dapat dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda serta sanksi administratif penahanan sementara identitas.\n3. Pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu diancam dengan pidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 concerning the Formation of Regional Legal Products (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 20154 number 2036);
Regional Regulation of West Pasaman Regency Number 1 of 2014 concerning Civil Servant Investigators (Regional Gazette of West Pasaman Regency Year 2000 Number 7);
Regional Regulation of West Pasaman Regency Number 21 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Apparatus

\n \n \n\n

With Joint Approval

REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF WEST PASAMAN REGENCY

and

REGENT OF WEST PASAMAN

DECIDES :

\n\n \n \n \n \n \n \n

To Stipulate:

REGIONAL REGULATION CONCERNING SECURITY AND PUBLIC ORDER

CHAPTER 1
GENERAL PROVISIONS

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=fafe8a6d-1011-4522-9149-b3c57d5a273c","actionData","errors"]