[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fafe4155-fd73-4cfb-8fc0-564e6f4724c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Administrasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2005","number","8","year","2005","published_date","2005-04-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Administrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2005/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Administrasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan meningkatnya pelayanan administrasi yang diberikan Pemerintah\r\nKabupaten dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang,\r\nmaka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah\r\nKabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Administrasi ; \n Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kebupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001; \n Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Administrasi. Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2005. \n Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Administrasi diubah. \n 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 51).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibuat dengan tujuan untuk menyesuaikan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang seiring dengan meningkatnya pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Administrasi.

Perubahan meliputi penambahan objek pelayanan administrasi yang dikenakan retribusi, yaitu:

Daftar Pemeriksaan Nikah;
Surat Rekomendasi Kehendak Nikah;
Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil;
Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil;
Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Jabatan Struktural;
Pengangkatan Jabatan Fungsional;
Pengangkatan Jabatan Fungsional Non Guru;
Pengangkatan Tugas Tambahan Kepala Sekolah;
Surat Permohonan Sewa Petak Toko;
Legalisasi Berita Acara Pemenang Lelang atau Penggarap Tanah Dana Pendidikan;
Legalisasi Berita Acara Pemenang Lelang Tanah Sawah Bekas Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan.

Selain itu, peraturan ini juga mengubah tarif retribusi untuk berbagai jenis pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang dilayani.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Administrasi","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGENCY GOVERNMENT
PEMALANG REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 8 OF 2005
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
PEMALANG REGENCY NUMBER 21 OF 2001
CONCERNING ADMINISTRATION RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the increasing administrative services provided by the Regency Government and to increase the Original Regional Income of Pemalang Regency, it is necessary to form a Regional Regulation regarding changes to Pemalang Regency Regional Regulation Number 21 of 2001 concerning Administration Retribution; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province; \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fafe4155-fd73-4cfb-8fc0-564e6f4724c0","actionData","errors"]