[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fafc01dc-cde9-41d1-98aa-64c30464a4c1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2018 tentang Metrologi Legal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-09-19","effective_date","2018-09-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Poso","place_of_enactment","Poso","theme","Metrologi Legal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

metrologi legal
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2018/No.6, TLD No.9718
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Metrologi Legal
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menjamin kepastian hukum dalam kegiatan niaga dan jasa, mewujudkan tertib alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, memberikan perlindungan kepada konsumen serta terwujudnya pelaku usaha yang profesional dan terpercaya;\r\nb. bahwa sesuai ketentuan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksdu falam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Poso tentang Metrologi Legal. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;\r\n3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;\r\n4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985;\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran;\r\n8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera;\r\n9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib di Tera dan Tera Ulang;\r\n10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya; dan\r\n11. Peraturan Daerah Kota Poso Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. \n Peraturan Daerah ini memuat antara lain:\r\na. Ketentuan Umum;\r\nb. Ruang Lingkup dan Asas;\r\nc. Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang;\r\nd. Tata Cara Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang;\r\ne. Pengawasan Alat-Alat UTTP, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Peran Serta Masyarakat; dan\r\nf. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018. \n 20 Halaman, Penjelasan: 3 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/M-DAG/PER/11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang metrologi legal di Kabupaten Poso. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan, menjamin kepastian hukum dalam kegiatan niaga dan jasa, mewujudkan tertib alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), memberikan perlindungan kepada konsumen, serta mewujudkan pelaku usaha yang profesional dan terpercaya. Kewenangan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\nPenggolongan alat-alat UTTP menjadi yang wajib ditera dan ditera ulang, serta yang bebas dari tera dan tera ulang.\nPersyaratan teknis kemetrologian yang harus dipenuhi oleh alat-alat UTTP.\nTempat penyelenggaraan tera dan tera ulang, yang dapat dilakukan di UPT/UML, laboratorium lain, tempat UTTP terpasang tetap, gudang importir, atau lokasi pabrik.\nTanda tera yang wajib diberikan pada setiap alat-alat UTTP yang ditera atau ditera ulang, meliputi tanda sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah, dan/atau tanda pegawai yang berhak.\nMasa berlaku tera dan tera ulang, yang bervariasi antara 1 hingga 15 tahun, tergantung jenis alat UTTP.\nPersyaratan dan hak/kewajiban penera.\nTata cara penyelenggaraan tera dan tera ulang, termasuk pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda tera.\nTata cara memperoleh pembebasan tera dan tera ulang.\nPengawasan alat-alat UTTP, yang dilakukan secara berkala dan khusus oleh Pengawas Kemetrologian.\nPeran serta masyarakat dalam pengawasan penggunaan alat-alat UTTP.","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF POSO
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF POSO REGENCY
NUMBER 7 OF 2018
CONCERNING
LEGAL METROLOGY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POSO,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve services and
guarantee legal certainty in trade and
services, realize orderly measuring instruments, scales, weights
and their accessories, provide protection to
consumers and realize business actors who are
professional and trustworthy;
that according to the provisions in the Attachment to Law
Number 23 of 2014 concerning Regional Government
as last amended by Law
Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment
to Law Number 23 of 2014 concerning
Regional Government, especially the division of affairs
Government in the Trade Sector in the Sub-Affairs
Standardization and Consumer Protection, then
the implementation of legal metrology in the form of initial verification, re-verification and
su

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fafc01dc-cde9-41d1-98aa-64c30464a4c1","actionData","errors"]