[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","faf9c00e-934c-4d83-b7bc-3263d5afb7a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sungai Penuh","place_of_enactment","Sungai Penuh","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2023 (8): 9 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1)\r\n dan Pasal 317 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\n Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)\r\n sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\n Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara\r\n Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan\r\n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan\r\n Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun\r\n 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah\r\n wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang\r\n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun\r\n Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\n (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;\r\n b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\n Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan\r\n sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan\r\n perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun\r\n 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD\r\n serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah\r\n disepakati bersama Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh\r\n dengan DPRD Kota Sungai Penuh pada tanggal 9 Agustus\r\n 2023;\r\n c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\n pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\n Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\n Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024. \n UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2023; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 55 Tahun 2005; PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2018; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; Permendagri No 62 Tahun 2017; Permendagri No 36 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 9 Tahun 2021; Permendagri No 15 Tahun 2023. \n ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Total APBD adalah Rp.863.701.842.681,00.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan sebagai perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pendapatan Daerah:

Total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.820.201.842.681,00, bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp.103.125.197.750,00, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp.713.076.644.931,00, terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

\n\n

Belanja Daerah:

Total belanja daerah direncanakan sebesar Rp.863.701.842.681,00, terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Belanja operasional direncanakan sebesar Rp.605.489.494.204,00, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
Belanja modal direncanakan sebesar Rp.148.259.513.272,00, meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.
Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp.2.333.881.689,00.
Belanja transfer direncanakan sebesar Rp.107.618.953.516,00, merupakan belanja bantuan keuangan.

\n\n

Pembiayaan Daerah:

Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp.43.500.000.000,00.
Terdapat defisit sebesar Rp (43.500.000.000,00), yang akan ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp. 43.500.000.000,00.

\n\n

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya, dengan melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD dan memberitahukan kepada DPRD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF SUNGAI PENUH
THE PROVINCE OF JAMBI

REGIONAL REGULATION OF SUNGAI PENUH CITY
NUMBER 8 OF 2023
ON
THE BUDGET OF REVENUE AND EXPENDITURE
OF SUNGAI PENUH CITY FOR FISCAL YEAR 2024

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUNGAI PENUH,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 245 paragraph (1) and Article 317 paragraph (4) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 244 of 2014, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5887) as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 41 of 2023, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856); and Article 177 paragraph (1) of Government Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=faf9c00e-934c-4d83-b7bc-3263d5afb7a1","actionData","errors"]