[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","faee839e-916e-461a-8c14-512b1545738b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perhotelan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2003","number","17","year","2003","published_date","2003-12-03","effective_date","2003-12-05","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Perhotelan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pariwisata dan Kebudayaan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2003/NO.21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perhotelan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksananakan pembinaan dan pengawasan\r\nterhadap pengelolaan dan pendirian hotel perlu diatur\r\nsehingga dapat memacu pertumbuhan keparawisataan\r\nyang optimal, dan pemberdayaan potensi daerah dan tertib\r\npenyelenggaraan perhotelan dalam daerah; bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999\r\ntentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan\r\nKewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan\r\ndibidang Kepariwisataan Khususnya Perizinan kegiatan\r\nUsaha Perhotelan menjadi wewenang Daerah Kota/\r\nKabupaten; bahwa untuk maksud tersebut pada konsideran huruf a dan b\r\ndiatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang — undang No.34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; . Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17\r\ntahun 2001; Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP012/MKP-1V12001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001. \n Peraturan Daerah Tentang Perhotelan yang berisi; Ketentuan Umum; Nama Obyek Dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Perizinan; Bentuk Usaha Dan Permodalan; Penggolongan Hotel; Hak Dan Kewajiban; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif; Struktur Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Sanksi Administratif; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan Dan Keringanan; Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2003. \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Walikota Nomor 12 Tahun 2000 tentang izin sementara usaha perhotelan.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perhotelan bertujuan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendirian hotel guna memacu pertumbuhan kepariwisataan, memberdayakan potensi daerah, dan menertibkan penyelenggaraan perhotelan. Peraturan ini mengatur perizinan usaha hotel, yang meliputi hotel berbintang, hotel dengan tanda bunga melati, dan hotel non-klasifikasi. Setiap usaha perhotelan wajib memiliki izin usaha dari Kepala Daerah yang berlaku selama 3 tahun dan harus didaftar ulang. Bentuk usaha perhotelan dapat berupa usaha perorangan atau badan usaha milik Warga Negara Indonesia, dengan ketentuan khusus mengenai bentuk badan usaha untuk setiap golongan hotel. Pimpinan hotel berkewajiban memberikan perlindungan kepada tamu, mencegah kegiatan ilegal, mencatat barang milik tamu yang tertinggal, dan memenuhi kewajiban atas pungutan negara dan daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pengusaha hotel, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, serta tata cara pemungutan retribusi. Pengawasan dan pengendalian usaha hotel dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur perizinan tentang usaha perhotelan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.\n2. Perizinan usaha perhotelan yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan yang lama tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan dalam bentuk izin perpanjangan.\n3. Perizinan perhotelan baik izin baru maupun izin perpanjangan yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 12 Tahun 2000 (ijin sementara) dalam jangka waktu selambat - lambatnya 3 (Tiga) bulan wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kota Banjarbaru No. 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Perhotelan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23216/perda-kota-banjarbaru-no-19-tahun-2009","c328cb2b-33c7-4156-8c67-5fe2a1a6f3d9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[110],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 17 YEAR 2003
ABOUT
HOTELS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU

\n\n \n \n

Considering

that in order to carry out guidance and supervision of the management and establishment of hotels, it is necessary to regulate so that it can spur optimal growth of tourism, and empowerment of regional potential and orderly implementation of hotels in the region;
that based on Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and Government Regulation Number 25 of 2000 concerning the Authority of the Government and the Authority of the Province as an Autonomous Region, the Authority in the field of Tourism, especially Licensing for Hotel Business activities, is the authority of the City/Regency Region;
that for the purposes referred to in the considerations letters a and b above, it is necessary to regulate and stipulate it by Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=faee839e-916e-461a-8c14-512b1545738b","actionData","errors"]