[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","faecdc64-4d67-4aa1-872e-203f70bcc802","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kerja Sama Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2012","number","12","year","2012","published_date","2012-11-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karawang","place_of_enactment","Karawang","theme","Kerja Sama Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2012/12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kerja sama daerah yang meliputi kerja sama dengan Pemerintah Pusat, daerah lain di dalam negeri, dan badan lain di dalam negeri atau mitra asing. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah serta meningkatkan daya saing wilayah. Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.

Subjek kerja sama meliputi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, badan lain di dalam negeri, pemerintah negara asing, lembaga/badan negara asing, lembaga/badan asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan badan usaha swasta asing. Objek kerja sama mencakup semua bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk potensi daerah, penyimpangan kebijakan karena force majeur, pembangunan, pembiayaan, pengaturan, penyediaan infrastruktur, dan pelayanan umum.

Proses kerja sama meliputi tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, kesepahaman, dan penandatanganan. Perjanjian kerja sama harus memuat maksud dan tujuan, subjek, objek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, jangka waktu, keadaan memaksa, penyelesaian perselisihan, dan hal-hal lain sesuai kebutuhan. Persetujuan DPRD diperlukan untuk kerja sama yang membebani daerah dan masyarakat. Dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerja sama daerah.

","transitional_provisions","1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Kerja sama Daerah yang telah ada dan masih berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama.\n2. Kerja sama yang tidak menetapkan jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja sama dan sumber pembiayaan, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini agar dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARAWANG

REGIONAL REGULATION OF KARAWANG REGENCY
NUMBER: 12 OF 2012

ON
REGIONAL COOPERATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARAWANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that in the implementation of Regional Government and Development, it is inevitable that there are development activities that must be pursued through cooperation, both with the Central Government, other Regions and with Third Parties;
that in order for the Regional Cooperation to be organized in an orderly, directed, efficient, and effective manner, it is necessary to regulate Regional Cooperation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Regional Cooperation.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 14 of 1950 on the Establishment of Regency Regions Within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=faecdc64-4d67-4aa1-872e-203f70bcc802","actionData","errors"]