[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","faeb1777-7147-498b-8271-a289efffbbe3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","2017-08-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ngawi","place_of_enactment","Ngawi","theme","Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ARSIP
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kab Ngawi Tahun 2017 No 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa arsip merupakan dokumen monumental, identitas dan jati diri bangsa sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;\r\nb. bahwa dalam rangka menjamin .penyelamatan arsip sebagai sumber informasi dan mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan di daerah, arsip harus dikelola, dipelihara dan dilestarikan, guna perlindungan hak-hak keperdataan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pertanggungiawaban daerah secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tent.ang Penyelenggaraan Kearsipan.\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 30); \r\n3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);\r\n4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan In.formasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);\r\n5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 5071);\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n8. Undang-Undang Nomor ·23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n9. Peraturan Pemerintah. Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); ·\r\n12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2015 tentang Penyelenggaran Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 51);\r\n13. Peraturan Daerah Kebupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah ·Kabupaten Ngawi Nomor 220). \n Penyelenggaraan kearsipan di daerah dilakukan berdasarkan asas:\r\na. kepastian hukum;\r\nb. keautentikan dan keterpercayaan;\r\nc. keutuhan;\r\nd. asal usul;\r\ne. aturan asli;\r\nf. keamanan dan keselamatan;\r\ng. keprofesionalan;\r\nh. keresponsifan;\r\ni. keantisipatifan;\r\nj. kepartisipatifan; \r\nk. akuntabilitas;\r\nI. kemanfaatan;\r\nm. aksesibilitas; dan\r\nn. kepentingan Umum. \r\nPengaturan penyelenggaraan kearsipan dalam Peraturan Daerah ini dimaksuclkan sebagai acuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan melalui pembangunan SKD.\r\nRuang lingkup penyelenggaraan kearsipan dalarn Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. perencanaan;\r\nb. organisasi penyelenggara kearsipan;\r\nc. pengembangan sumber daya manusia dan organisasi profesi kearsipan;\r\nd. pengelolaan arsip; 1\r\ne. pembinaan dan pengawasan kearsipan;\r\nf. sarana dan prasaran;\r\ng. pelayanan jasa;\r\nh. pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;\r\ni. pembiayaan; dan\r\nj. kerjasama dan partisipasi masyarakat.\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Ngawi. Latar belakangnya adalah arsip sebagai dokumen monumental yang perlu dikelola dengan baik untuk mendukung administrasi pemerintahan daerah, melindungi hak-hak keperdataan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pertanggungjawaban daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Asas penyelenggaraan kearsipan, meliputi kepastian hukum, keautentikan, keutuhan, asal usul, aturan asli, keamanan, keprofesionalan, keresponsifan, keantisipatifan, kepartisipatifan, akuntabilitas, kemanfaatan, aksesibilitas, dan kepentingan umum.
Organisasi penyelenggara kearsipan, yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan unit kearsipan pada perangkat daerah.
Pengelolaan arsip dinamis dan statis, termasuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penyusutan arsip dinamis, serta akuisisi, pengolahan, preservasi, akses, dan pelayanan arsip statis.
Pembinaan dan pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh LKD terhadap perangkat daerah, BUMD, lembaga pendidikan, organisasi profesi, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
Sarana dan prasarana kearsipan yang wajib disediakan oleh setiap perangkat daerah dan LKD.
Pelayanan jasa kearsipan yang dapat dilaksanakan oleh LKD.
Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan kearsipan.
Pembiayaan penyelenggaraan kearsipan yang berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.
Kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan.

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan arsip yang baik, benar, autentik, dan terpercaya, melindungi kepentingan negara dan masyarakat, menjamin keselamatan aset daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 48 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NGAWI
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF NGAWI REGENCY
NUMBER 8 OF 2017
CONCERNING
ARCHIVAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NGAWI,

\n\n \n \n

Considering:

that archives are monumental documents, the identity and character of the nation as a memory, reference, and accountability material in social, national and state life;
that in order to ensure the preservation of archives as a source of information and support the implementation of public administration in the region, archives must be managed, maintained and preserved, for the protection of civil rights, improving the quality of public service, as well as regional accountability in a comprehensive, integrated and sustainable manner;
that based on the considerations as referred to in letters a, letter b and letter c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Archival

","pdf_url","/proxy/pdf?id=faeb1777-7147-498b-8271-a289efffbbe3","actionData","errors"]