[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fae2c688-bd8b-4293-90af-79e0752731ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2003 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH\r\nKABUPATEN MUARO JAMBI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 15 Tahun 2003","number","15","year","2003","published_date","2003-12-15","effective_date","2004-02-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi","place_of_enactment","Sengeti","theme","ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH\r\nKABUPATEN MUARO JAMBI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI - TATA KERJA - DINAS PENDAPATAN DAERAH - KABUPATEN MUARO JAMBI
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2003/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH\r\nKABUPATEN MUARO JAMBI
ABSTRAK:	\n \n Untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pengelolaan pendapatan maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai unit operasional Pemerintah Kabupaten; Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\r\n \n UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999. \n Perda ini mengatur tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, meliputi Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi; Tata Kerja; Eselonering, Pengangkatan dan Pemberhentian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2004. \n Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.\r\n \n Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkenaan dengan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.\r\n \n 6 hlmn; 2 pnjlsn; 1 lmprn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menata kembali struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai unit kerja operasional Pemerintah Kabupaten yang memiliki fungsi teknis tertentu, sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah memiliki tugas untuk menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pungutan Pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan Daerah memiliki fungsi:

Perencanaan dalam rangka pengembangan sumber-sumber Pendapatan Daerah.
Pendaftaran dan penetapan objek pajak dan retribusi Daerah.
Pembukuan dan pelaporan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Penagihan dan pengendalian operasional.
Bimbingan penyuluhan peraturan perundang-undangan dibidang pajak dan retribusi daerah.

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Pendaftaran dan Penetapan, Bidang Pembukuan dan Pelaporan, serta Bidang Penagihan dan Pengendalian Operasional. Setiap bagian dan bidang memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan ini.

Pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat jabatan, melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MUARO JAMBI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF MUARO JAMBI REGENCY
NUMBER 15 YEAR 2003
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF THE REGIONAL REVENUE SERVICE
MUARO JAMBI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUARO JAMBI,

Considering:	that to administer regional household affairs in the field of Management of revenue, it is necessary to establish the Organization and Work Procedures of the Regional Revenue Service as a operational unit of the Regency Government; that the establishment of the Organization and Work Procedures of the Service as referred to in letter a above, needs to be stipulated by a Regional Regulation.
In view of:	Law Number 54 of 1999 concerning the Establishment of Sarolangun Regency, Tebo Regency, Muaro Jambi Regency and East Tanjung Jabung Regency (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 182, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fae2c688-bd8b-4293-90af-79e0752731ef","actionData","errors"]