[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fadaeefd-bdde-49b9-a8c5-1bd5f842c1bc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buleleng No. 5 Tahun 2016","number","5","year","2016","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buleleng","place_of_enactment","Buleleng","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13\r\nTahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah\r\ntelah mengalami beberapa kali perubahan terakhir\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21\r\nTahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang\r\nPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun\r\n2007 perlu dilakukan perubahan; \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; . Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015. \n PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG\r\nPOKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan ini meliputi definisi-definisi terkait keuangan daerah, tugas dan wewenang pejabat pengelola keuangan daerah, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD, perubahan APBD, serta sistem akuntansi pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengelolaan keuangan daerah, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Buleleng. Perubahan substansial mencakup penyesuaian definisi, penambahan pasal terkait pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang/jasa, perubahan ketentuan mengenai bendahara penerimaan dan pengeluaran, rincian jenis pendapatan asli daerah, ketentuan mengenai tambahan penghasilan pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja barang/jasa dan modal, kegiatan tahun jamak, investasi pemerintah daerah, serta prosedur penyusunan dan perubahan APBD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BULELENG
PROVINCE OF BALI

REGIONAL REGULATION OF BULELENG REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 1 OF 2007
CONCERNING THE MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

GOVERNMENT OF BULELENG REGENCY
YEAR 2016

REGENT OF BULELENG
PROVINCE OF BALI

REGIONAL REGULATION OF BULELENG REGENCY
NUMBER 5 OF 2016
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 1 OF 2007
CONCERNING THE MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BULELENG,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006, concerning Regional Finance Management, has undergone several amendments, the latest being the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Finance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fadaeefd-bdde-49b9-a8c5-1bd5f842c1bc","actionData","errors"]