[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fad599b6-ab79-4f88-8810-1e0edf888eb2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006","number","13","year","2006","published_date","2024-03-27","effective_date","2006-03-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - pokok-pokok
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/No.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal\r\n151 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor\r\n58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan \r\nKeuangan Daerah, maka perlu mengatur\r\nPokok-pokok Pengelolaan Keuangan \r\nDaerah; bahwa berdasarkan pertimbangan \r\nsebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPokok-pokok Pengelolaan Keuangan \r\nDaerah;\r\n\r\n \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Uridang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang\r\nNomor 20 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas umum dan strujtur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, kekayaan dan kewajiban, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2006. \n 106 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n\n(-) ","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan kerangka kerja pengelolaan keuangan daerah yang komprehensif. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.\n\nPeraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk asas umum pengelolaan keuangan daerah, pejabat yang mengelola keuangan daerah, struktur APBD, proses penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, pengelolaan kas umum daerah, pengelolaan piutang daerah, pengelolaan investasi daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan dana cadangan, pengelolaan utang daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah.\n\nPeraturan ini juga menetapkan hak dan kewajiban daerah terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi, penyelenggaraan urusan pemerintahan, penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah. Selain itu, diatur pula mengenai pejabat-pejabat yang berwenang dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti Bupati, Sekretaris Daerah, PPKD, dan Kepala SKPD, beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing. APBD sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah juga diatur secara rinci, termasuk struktur, penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF REMBANG REGENCY
YEAR 2006 NUMBER 46, SERIES A, NUMBER 12
SUPPLEMENT TO REGIONAL GAZETTE NUMBER 61

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 13 OF 2006
CONCERNING
PRINCIPLES OF REGIONAL **FINANCE** MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF REMBANG,

Considering:

that to implement the provisions of Article 151 Paragraph (1) of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional **Finance** Management, it is necessary to regulate the Principles of Regional **Finance** Management
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Principles of Regional **Finance** Management.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province
Law Number 17 of 2003 concerning State **Finance** (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 47,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fad599b6-ab79-4f88-8810-1e0edf888eb2","actionData","errors"]