[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fad4d71e-7337-49d3-ada1-d607f8807e0c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-05-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang\r\ndalam dirinya melekat harkat dan martabat seluruhnya sehingga harus\r\ndilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang\r\nsecara jasmani rohani, dan sosial;\r\nb. bahwa sebagai akibat kondisi perkembangan sosial di masyarakat\r\nmenyebabkan sebagian anak-anak terpaksa hidup di jalan;\r\nc. bahwa untuk mencegah dan menarik anak dari kehidupan di jalan perlu\r\ndilakukan melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak yang hidup di\r\njalan perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan\r\nyang dapat menjamin pelaksanaannya;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,\r\nhuruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPerlindungan Anak yang Hidup di Jalan; \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun \r\n2007; \n Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Pelaksanaan Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan; Kewajiban Anak; Lembaga Kesejahteraan SOsial Anak; FOrum Perlindungan ANak yang Hidup di Jalan; Pembiayaan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentua Pidana; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 17 HLM; Penjelasan: 6 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perlindungan anak yang hidup di jalan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakangnya adalah untuk melindungi hak-hak anak yang hidup di jalan yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi, serta untuk memberikan kesempatan tumbuh kembang yang layak.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah bertugas melakukan koordinasi lintas lembaga, memberikan dukungan sarana dan prasarana, memberikan pelayanan pemenuhan hak-hak anak, melaksanakan pendataan, dan memfasilitasi usaha-usaha pelayanan. Pemerintah Daerah berwenang menyusun pedoman operasional standar pelayanan minimal, melaksanakan pelayanan, melakukan pengawasan, dan mengembangkan jejaring kerjasama.

Upaya perlindungan anak yang hidup di jalan diselenggarakan melalui upaya pencegahan, penjangkauan, pemenuhan hak, dan reintegrasi sosial. Upaya pencegahan meliputi kampanye, edukasi, pengembangan program dukungan keluarga, program penguatan bagi anak yang rentan, dan penguatan LKSA.

Pemenuhan hak-hak anak meliputi hak identitas (dokumen kependudukan), hak atas pengasuhan (dikembalikan ke orang tua, keluarga pengganti, atau pengasuhan oleh LKSA), hak atas kebutuhan dasar (sandang, pangan, tempat tinggal), hak kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), hak pendidikan (jalur formal, informal, non-formal), dan hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

Anak yang menerima layanan program pemenuhan hak wajib mengikuti persyaratan dan standar perilaku. Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat membentuk LKSA yang harus memiliki ijin operasional. Untuk melaksanakan upaya perlindungan anak, dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial dalam suatu Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Terdapat larangan bagi orang tua/wali/pengasuh untuk membiarkan anak melakukan aktivitas ekonomi/meminta-minta di tempat umum, serta larangan bagi setiap orang untuk memberikan bantuan uang di jalan kepada anak yang hidup di jalan. Juga dilarang menghalangi anak untuk mendapatkan hak-haknya.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).\n2. Setiap orang yang menghalangi anak yang hidup di jalan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
NUMBER 6 OF 2011
ON
PROTECTION OF CHILDREN LIVING ON THE STREETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

Considering / Whereas :

that children are a mandate and gift from God Almighty, in whom are inherent dignity and worth in their entirety so that their rights must be protected and fulfilled in order to grow and develop physically, spiritually, and socially;
that as a result of social development conditions in society, some children are forced to live on the streets;
that in order to prevent and withdraw children from life on the streets, it is necessary to provide protection and fulfillment of the rights of children living on the streets, which requires institutional support and laws and regulations that can guarantee its implementation;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fad4d71e-7337-49d3-ada1-d607f8807e0c","actionData","errors"]