[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fac6c631-70a4-4ce1-b474-ad629f9bcec1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","2009-04-02","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Pengelolaan Air Limbah Domestik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan-Air Limbah-Domestik
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2009/NO.52
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka memfasilitasi pembuangan air limbah domestik dan untuk mengoptimalkan jaringan air limbah serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup perlu pengaturan pengelolaan air limbah domestik secara baik dan benar; bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering sepanjang yang mengatur Saluran Air Kotor sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dicabut dan diganti; \n Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Air Limbah Domestik; Penyedotan Air Limbah Domestik; Perizinan; Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering sepanjang yang mengatur Saluran Air Kotor \n Jumlah Halaman: 8 hlm. Penjelasan: 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering sepanjang yang mengatur Saluran Air Kotor.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk mewujudkan kota yang sehat melalui pengelolaan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Sistem Pengelolaan Air Limbah: Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah setempat (septik tank individual, septik tank komunal, IPAL komunal) atau terpusat (jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah).
Kewajiban Pengelolaan: Setiap orang atau badan wajib mengelola air limbah domestiknya melalui sistem pengolahan yang telah ditentukan.
Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan: Pengembangan jaringan air limbah terpusat menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. Pemeliharaan jaringan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
Penyaluran Air Limbah: Orang atau badan yang terjangkau sistem pengolahan air limbah terpusat wajib menyalurkan air limbah domestiknya ke jaringan tersebut dengan izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
Instalasi Pengolahan Air Limbah Setempat: Di wilayah yang tidak terjangkau jaringan air limbah terpusat, diwajibkan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat.
Penyedotan Air Limbah: Pemerintah atau Badan Usaha dapat menyediakan jasa pelayanan penyedotan air limbah domestik, dan hasilnya wajib dibuang ke IPAL terpusat.
Perizinan: Setiap orang atau badan yang mengajukan izin penyambungan saluran air limbah terpusat wajib melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur larangan-larangan terkait pengelolaan air limbah, seperti melakukan penyambungan tanpa izin, menyalurkan air hujan ke jaringan air limbah, membuang benda padat atau limbah berbahaya ke dalam jaringan, serta menyalurkan air limbah domestik ke tanah atau sumber air lainnya tanpa pengolahan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Orang atau badan yang melanggar Pasal 15 diancam sanksi administrasi berupa pencabutan izin gangguan, didahului teguran tertulis tiga kali.\n2. Pelanggaran Pasal 10 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Assainering","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/314866/perda-kota-yogyakarta-no-9-tahun-1991","430b7043-16b2-4cc7-bfd5-31b3d1010bad","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Perda Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik","https://peraturan.bpk.go.id/Details/303939/perda-kota-yogyakarta-no-6-tahun-2024","66a2f15b-c2a1-40da-bd46-a131502def36","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

YOGYAKARTA CITY GOVERNMENT
YOGYAKARTA CITY REGULATION
NUMBER 6 OF 2009
CONCERNING
DOMESTIC WASTEWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF YOGYAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to facilitate the disposal of domestic wastewater and to optimize the wastewater network and to protect the function of the environment, it is necessary to regulate the management of domestic wastewater properly and correctly;
that the Regional Regulation of the Yogyakarta Municipality, Level II Region Number 9 of 1991 concerning the Maintenance of Assainering, insofar as it regulates Wastewater Channels, is no longer in accordance with the circumstances and prevailing laws and regulations, so it needs to be revoked and replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Domestic Wastewater

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fac6c631-70a4-4ce1-b474-ad629f9bcec1","actionData","errors"]