[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fab8ff07-4755-41da-b0b1-eff1ec3949bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serang","place_of_enactment","Ciruas","theme","Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana - pembangunan jangka menengah
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015. \n 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Sistematika; 4. Pengendalian dan Evaluasi; 5. Perubahan; 6. Ketentuan Peralihan; 7. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021. \n Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016. \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 07).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun.

Latar Belakang dan Tujuan: RPJMD ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Serang dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten, dan RTRW kabupaten/kota lainnya, serta digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD, serta instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Substansial:

RPJMD ini memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. RPJMD ini berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten, dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang berbatasan. RPJMD ini juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

","transitional_provisions","1. Dalam hal RPJMD Kabupaten Serang periode Tahun berikutnya belum ditetapkan, maka perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 mengacu pada Peraturan daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANTEN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SERANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2021
ON
REGIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN
SERANG REGENCY 2021-2026

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SERANG,

Considering / Whereas :	that to implement the provisions of Article 264 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Regional Medium-Term Development Plan of Serang Regency for 2021-2026;
Bearing in Mind / Having Regard to :	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; Law Number 23 of 2000 on the Establishment of Banten a province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 182, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4010); Law Number 17 of 2003

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fab8ff07-4755-41da-b0b1-eff1ec3949bf","actionData","errors"]