[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","faae650e-c1ed-49d1-952c-1174cacb4f76","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1989","number","2","year","1989","published_date","1989-03-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembinaan Kesejahteraan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBINAAN - KESJAHTERAAN ANAK
1989
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Pembinaan Kesejahteraan Anak
ABSTRAK:	\n \n Perabinaan kesejahteraan anak dan usaha-usaha peningkatannya merupakan bagian yang sangat penting artinya bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. \n Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. \n Inpres ini mengatur mengenai pengkgkoordinasian perumusan kebijakan program dan rencana kegiatan pembinaan kesejahteraan anak secara nasional dan terpadu, serta mengendalikan pelaksanaannya yang secara fungsional dilakukan oleh Departernen den lembaga baik secara sendiri maupun bersama-sama masyarakat. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan kebijakan, program dan rencana kegiatan tersebut , memberi petunjuk kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk membentuk Panitia Pembinaan Kesejahteraan Anak Tingkat Daerah yang keanggotaannya terdiri dari Gubernur dan pejabat-pejabat lain di daerah yang bersangkutan. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini secara berkala kepada Presiden. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1989. \n Lampiran file: 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak sebagai bagian penting dari pembangunan nasional yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Instruksi ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral dalam penyusunan kebijakan, program, dan rencana kegiatan terkait kesejahteraan anak. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat diberi tugas untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan ini secara nasional. Dibentuk Panitia Nasional Pembinaan Kesejahteraan Anak Tingkat Pusat yang terdiri dari beberapa menteri dan pejabat terkait. Selain itu, Gubernur di tingkat daerah juga diinstruksikan untuk membentuk panitia serupa di daerah masing-masing. Biaya pelaksanaan instruksi ini dibebankan pada anggaran Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan anggaran belanja daerah.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 1989
on
CHILD WELFARE DEVELOPMENT

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that the development of child welfare and efforts to improve it are a very important part for the continuity of the implementation of national development to realize a just and prosperous society based on Pancasila;
that in connection with this and considering the cross-sectoral scope, coordinated and integrated steps are needed in the preparation of policies, programs and activity plans;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution;
Law Number 4 of 1979 on Child Welfare (State Gazette Number 32, Supplement to State Gazette Number 3143);

INSTRUCTS

To the Coordinating Minister for People's Welfare.

Untuk :

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=faae650e-c1ed-49d1-952c-1174cacb4f76","actionData","errors"]