[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","faab806a-f532-4df7-ab36-c3e76e3060a0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2005","number","4","year","2005","published_date","2005-07-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Penataan Dan Pembinaan Pergudangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERGUDANGAN - PENATAAN DAN PEMBINAAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2005/No. 24
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Dan Pembinaan Pergudangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang \r\nagar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Demak, \r\nmaka perlu· penataan dan pembinaan pergudangan; bahwa untuk itu perlu menyusun dan menetapkan Peraturan \r\nDaerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan Pembinaan \r\nPergudangan; \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor' 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1998; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Oemak 7 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan dan pembinaan pergudangan, kewenangan penataan dan pembinaan pergudangan, persyaratan gudang, ketentuan penyidikan, ketentuan sanksi/pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2005. \n 10 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan diterbitkan dengan tujuan untuk menertibkan kegiatan perdagangan, menjamin kelancaran distribusi barang, dan memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Demak. Latar belakangnya adalah untuk menghindari penimbunan barang, terutama barang kebutuhan pokok, yang dapat mengganggu distribusi dan menyebabkan kelangkaan.

\n\n

Peraturan ini mengatur kewajiban pendaftaran gudang bagi setiap orang atau perusahaan yang memiliki atau menguasai gudang. Usaha pergudangan wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Perusahaan industri yang memiliki gudang untuk keperluan industri wajib memiliki Izin Bidang Industri. Penguasa pergudangan wajib menyelenggarakan administrasi barang masuk dan keluar, serta melaporkan mutasi barang setiap 6 bulan kepada Bupati melalui instansi yang membidangi perdagangan. Mereka juga wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

\n\n

Penyimpanan barang di gudang harus sesuai dengan izin yang diberikan dan dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal 3 bulan dalam kondisi normal. Persediaan berjalan yang disimpan untuk maksimal 3 bulan kebutuhan tidak dikategorikan sebagai penimbunan. Gudang yang melekat pada industri, gudang di rumah untuk kebutuhan rumah tangga, gudang pengusaha kecil yang dibebaskan dari izin usaha, gudang di pelabuhan yang dikuasai penguasa pelabuhan, dan kawasan berikat dikecualikan dari ketentuan peraturan ini.

\n\n

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penataan dan pembinaan terhadap semua gudang di wilayah Kabupaten Demak. Persyaratan umum untuk pendirian gudang meliputi lokasi yang sesuai dengan RTRWK, keamanan dari bahaya kebakaran, banjir, dan pencurian, kebersihan dan keselamatan barang, serta bangunan yang sesuai dengan tujuan pemakaian. Khusus untuk gudang bahan pangan, terdapat persyaratan tambahan seperti penggunaan pengalas lantai dan pemisahan dari gudang bahan kimia.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemilik atau penguasa gudang yang melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, dan e, serta ayat (2) akan diberikan peringatan tertulis.\n2. Jika peringatan tertulis tidak diindahkan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan TDG, SIUP, Izin Bidang Industri, dan dapat dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Pemilik atau penguasa gudang yang melanggar Pasal 3, 4, dan 8 ayat (1) huruf a dan d diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n4. Pemilik atau penguasa gudang yang melanggar Pasal 5 diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGIONAL GOVERNMENT OF DEMAK REGENCY

REGIONAL REGULATION OF DEMAK REGENCY
NUMBER 4 OF 2005
ON
STRUCTURING AND DEVELOPMENT OF WAREHOUSING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF DEMAK,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that in order to regulate trade and facilitate the distribution of goods in order to meet consumer needs in Demak Regency, it is necessary to structure and develop warehousing; \n that for this reason, it is necessary to prepare and stipulate a Regional Regulation of Demak Regency concerning Structuring and Development of Warehousing; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Law Number 13 of 1950 concerning the establishment of Regency Regions within the The Province of Central Java (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1950 Number 42); \n Law Number 11 of 1965 concerning the Stipulation of Government Regulation in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=faab806a-f532-4df7-ab36-c3e76e3060a0","actionData","errors"]