[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","faa9107b-2df6-4be6-a33e-4e82159f1b03","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN\r\nDI BIDANG INDUSTRI EKSTRAKTIF MIGAS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 13 Tahun 2014","number","13","year","2014","published_date","2014-09-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","place_of_enactment","Muara Sabak","theme","TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN\r\nDI BIDANG INDUSTRI EKSTRAKTIF MIGAS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TRANSPARANSI - TATA KELOLA PEMERINTAHAN - BIDANG INDUSTRI EKSTRAKTIF MIGAS
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2014/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN\r\nDI BIDANG INDUSTRI EKSTRAKTIF MIGAS
ABSTRAK:	\n \n Pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif Migas sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara efisien dan efektif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan umum masyarakat khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;\r\nUntuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan umum masyarakat khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sektor industri migas harus harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;\r\nUntuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam transparansi tata kelola sektor industri ekstraktif migas, dipandang perlu mengatur tentang Transparansi Tata Kelola Sektor Industri Ekstraktif Migas. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 35 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 55 Tahun 2009; Perpres No. 26 Tahun 2010. \n Perda ini mengatur mengenai Transparansi Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif Migas, meliputi: Ruang Lingkup Transparansi Tata Kelola Pemerintahan dibidang Industri Ekstraktif Migas; Data dan Informasi; Pendapatan Daerah; Pengelolaan Lingkungan; Tenaga Kerja dan Pengusaha Lokal; Tim Transparansi; Pembiayaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2014. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penanggulangan bencana; pembentukan tim transparansi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. \n 14 hlm.; Penjelasan 4 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Apakah ini Peraturan Baru?
\n
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Transparansi Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif Migas merupakan peraturan daerah baru yang ditetapkan oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan diundangkan pada tanggal 22 September 2014.
\n
Apakah Menggantikan Peraturan Sebelumnya?
\n
Dalam teks Peraturan Daerah ini tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa Perda ini menggantikan atau mencabut Peraturan Daerah sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Perda ini merupakan peraturan baru dan tidak secara tegas mencabut atau menggantikan peraturan daerah terdahulu pada bagian yang diundangkan (kecuali apabila terdapat peraturan daerah terdahulu yang bertentangan, yang secara hukum dapat tercabut oleh ketentuan yang bertentangan).
\n
Apakah Mengubah Peraturan Sebelumnya?
\n
Perda ini tidak memuat ketentuan yang menyatakan bahwa ia mengubah peraturan daerah atau peraturan lain secara administratif. Perda ini disusun berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (mis. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah dari Industri Ekstraktif), sehingga ia merupakan pelaksanaan dan penjabaran pada tingkat daerah, bukan amandemen terhadap peraturan nasional.
\n
Status Berlaku
\n
- Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 22 September 2014 (Pasal 32).
- Perda ini merupakan peraturan daerah yang harus dilaksanakan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berada pada hirarki peraturan di bawah peraturan perundang‑undangan yang lebih tinggi yang disebutkan dalam bagian \"Mengingat\".
\n

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan Utama

Tujuan dan Latar Belakang
\n
Perda ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan umum melalui pengelolaan sumber daya alam ekstraktif migas yang efisien, efektif, dan transparan. Latar belakangnya adalah kebutuhan transparansi dalam pengelolaan industri ekstraktif migas sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan nasional (mis. UU No.22/2001 dan Perpres No.26/2010) serta perlunya kepastian hukum dan pedoman bagi pemangku kepentingan di tingkat kabupaten.
\n
Kewajiban dan Hak yang Ditetapkan
\n
- Kewajiban Badan Usaha: menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan kegiatan usaha kepada Bupati/ melalui Kepala SKPD ESDM paling kurang 1 (satu) kali setahun, setiap saat diperlukan, dan apabila diminta; menyusun standar pengurangan risiko bencana lingkungan, melibatkan Pemda, tenaga ahli, dan masyarakat; mensosialisasikan standar kepada masyarakat; mengutamakan perekrutan tenaga kerja lokal dan melibatkan pengusaha lokal (Pasal 3, 4, 5, 11, 12, 13).
- Kewajiban Pemerintah Daerah: menerima dan menindaklanjuti data/informasi; memfasilitasi uji laboratorium lingkungan atas permintaan masyarakat; menyampaikan hasil uji kepada masyarakat; memfasilitasi pembentukan tim penanggulangan bencana; mempublikasikan hasil pendapatan daerah dari migas setahun sekali; membentuk Tim Transparansi (Pasal 6–10, 14–20, 27–29).
- Hak Masyarakat: memperoleh akses informasi terkait data, pendapatan, pengelolaan lingkungan dan hasil pengawasan; mendapatkan hasil uji laboratorium lingkungan; mengikuti sosialisasi dan publikasi yang diselenggarakan Tim Transparansi (Pasal 4, 10, 15, 28).
\n
Prinsip-prinsip Utama
\n
- Prinsip akurasi, relevansi, dan pertanggungjawaban dalam penyampaian data dan informasi (Pasal 3).
- Prinsip transparansi dan partisipasi pemangku kepentingan melalui pembentukan Tim Transparansi yang mencakup perwakilan pemerintah, badan usaha, masyarakat, LSM, tokoh masyarakat, dan media (Pasal 14–26).
- Prinsip kewajaran dalam pengelolaan tenaga kerja dan keterlibatan pengusaha lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Pasal 12–13).
\n
Mekanisme dan Prosedur
\n
- Pengiriman Laporan: Badan usaha menyerahkan laporan sesuai format Tim Transparansi melalui Tim Pelaksana; muatan laporan bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen (Pasal 27 ayat 1–2).
- Rekonsiliasi dan Publikasi: Laporan direkonsiliasi oleh rekonsiliator; hasil rekonsiliasi dilaporkan oleh Ketua Tim Pelaksana ke Ketua Tim Pengarah dan wajib dipublikasikan melalui situs internet, seminar, dan media lainnya (Pasal 27–28).
- Pembentukan Tim dan Organisasi: Tim Transparansi dibentuk dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati; terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan dan tugas yang rinci (Pasal 14–26).
- Pembiayaan: Pembiayaan kegiatan Tim Transparansi dibebankan pada APBD dan/atau sumber dana sah lainnya (Pasal 29).
- Penyidikan: Perda memberikan kemungkinan pemberian kewenangan penyidikan kepada Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemda dan merinci wewenang penyidik termasuk permintaan bukti, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan, dan pelibatan tenaga ahli (Pasal 30).
\n

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan dan Implementasi

Masa Berlaku dan Implementasi
\n
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 22 September 2014 (Pasal 32). Implementasi substantif Perda memerlukan langkah-langkah pelaksanaan administratif seperti pembentukan Tim Transparansi dan penetapan format laporan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati (lihat Pasal 14 ayat (3), Pasal 26 ayat (3)).
\n
Ketentuan Peralihan untuk Entitas yang Sudah Ada
\n
Perda ini tidak memuat ketentuan peralihan rinci (mis. masa transisi, periode penyesuaian khusus) bagi badan usaha atau instansi yang telah menjalankan kegiatan migas sebelumnya. Dengan demikian, badan usaha dan instansi terkait diharapkan segera menyesuaikan diri dengan kewajiban pelaporan dan mekanisme yang diatur dalam Perda sejak berlakunya Perda.
\n
Batas Waktu Penyesuaian
\n
Perda menetapkan kewajiban pelaporan minimal frekuensi (paling kurang 1 kali dalam setahun) dan kewajiban untuk memenuhi permintaan data sewaktu-waktu (Pasal 5), namun tidak menyebutkan batas waktu khusus untuk penyesuaian awal setelah diundangkan. Pembentukan Tim Transparansi dan penetapan format laporan melalui Keputusan Bupati akan menentukan jadwal teknis pelaksanaan lebih lanjut.
\n
Grandfathering Clauses
\n
Perda ini tidak memuat ketentuan grandfathering (ketentuan yang mengecualikan entitas yang sudah ada dari ketentuan baru). Semua badan usaha yang melakukan kegiatan di wilayah kabupaten diwajibkan mematuhi ketentuan pelaporan dan transparansi sesuai Pasal 3–5 sejak berlakunya Perda, kecuali diatur lain melalui peraturan pelaksana (Keputusan Bupati) atau ketentuan perundang‑undangan yang lebih tinggi.
\n
Ketentuan Pelaksanaan Tambahan
\n
Beberapa aspek pelaksanaan bergantung pada peraturan pelaksana (Keputusan Bupati) seperti pembentukan tim penanggulangan bencana, format laporan, rekonsiliator, dan aturan keanggotaan. Oleh karena itu, efektifitas penerapan Perda ini menuntut keluarnya keputusan/aturan pelaksana segera setelah pengundangan.
\n

","sanctions","

Sanksi

\n
Sanksi Administratif
\n
Peraturan Daerah ini tidak secara tegas menetapkan sanksi administratif\n
\n
Sanksi Pidana
\n
- Ketentuan: Pasal 31 menyatakan bahwa badan usaha industri ekstraktif migas yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dikenai sanksi pidana.
- Rincian Sanksi: pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 31).
- Prosedur Penyidikan: Pasal 30 memberikan wewenang agar selain penyidik kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Perda ini. Pasal tersebut merinci berbagai kewenangan penyidik (menerima laporan, mengumpulkan keterangan, memeriksa buku/dokumen, penggeledahan dan penyitaan terkait bukti pembukuan, meminta bantuan tenaga ahli, memanggil orang, dll.) dan mengatur pemberitahuan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian sesuai KUHAP (Pasal 30 ayat 1–3).
\n

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINCE OF JAMBI

REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY
NUMBER 13 YEAR 2014

CONCERNING
TRANSPARENCY OF GOVERNANCE MANAGEMENT
IN THE EXTRACTIVE INDUSTRY SECTOR OIL AND GAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY
THE REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR,

Considering:

a. that the utilization of extractive natural resources oil and gas as one of the non-renewable natural resources must be carried out efficiently and effectively in the framework of sustainable development administration and the improvement of the general welfare of the public in particular in Tanjung Jabung Timur Regency;
b. that to realize the implementation of sustainable development and the improvement of the general welfare of the public in particular in Tanjung Jabung Timur Regency, the oil and gas industry sector must be implemented in accordance with the principle of transparency involving all stakeholders as referred to in Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas;
c.
d. that to provide guidance, foundation and legal certainty to all parties involved in the transparency of governance in the extractive industry oil and gas sector, it is deemed necessary to regulate the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=faa9107b-2df6-4be6-a33e-4e82159f1b03","actionData","errors"]