[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa956feb-5847-4c8c-b7eb-7192eede408b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pasar Rakyat di Kabupaten Pakpak Bharat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-03-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat","place_of_enactment","Salak","theme","Tata Kelola Pasar Rakyat di Kabupaten Pakpak Bharat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pasar - rakyat
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2021/ NO. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Kelola Pasar Rakyat di Kabupaten Pakpak Bharat
ABSTRAK:	\n \n Pertumbuhan ekonomi merupakan ujung tombak perekonomian Nasional yang perlu ditingkatkan, diantaranya melalui pengelolaan dan pengembangan pasar yang dapat memenuhi permintaan Masyarakat yang usahanya dikelola secara baik. Pasar memiliki peranan yang strategis, selain menciptakan lapangan kerja yang luas juga akan dapat menumbuhkan dunia usaha dan kewiraswastaan baru dalam jumlah banyak yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor produksi dan jasa lainnya. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan; Ruang Lingkup, Fungsi dan Pengelolaan Pasar; Fasilitas Pasar; Penggolongan Klasifikasi Kelas Pasar, Nama Pasar dan Pengaturan Jenis Dagangan; Penggunaan Tempat Pasar; Hak Kewajiban dan Larangan; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2021. \n 13 Hlmn. Penjelasan 3 Hlmn. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan pasar rakyat. Latar belakangnya adalah pertumbuhan ekonomi yang perlu ditingkatkan melalui pengelolaan dan pengembangan pasar yang baik, serta peran strategis pasar dalam menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan dunia usaha.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengelolaan pasar rakyat oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh dinas terkait.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pendirian, pembangunan kembali, penghapusan, pemindahan, dan penggabungan pasar.
Penetapan tata tertib pasar oleh Pemerintah Daerah.
Fasilitas pasar yang terdiri dari fasilitas utama (kios, los, pelataran) dan fasilitas penunjang (tempat parkir, bongkar muat, penyimpanan barang, dll.).
Klasifikasi pasar rakyat menjadi Kelas I, Kelas II, dan Kelas III berdasarkan kriteria tertentu.
Pengaturan jenis dagangan untuk setiap pasar oleh dinas terkait.
Kewajiban pedagang untuk memiliki Surat Hak Menempati (SHM) dan Kartu Tanda Pengenal Pedagang (KTPP).
Hak dan kewajiban pedagang, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi.
Pelaksanaan penerbitan SHM menjadi tugas Dinas yang mengurus pengelolaan pasar.

Peraturan ini juga mengatur tentang pemberdayaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pasar rakyat.

","transitional_provisions","1. Segala izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya, dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 18 huruf e, huruf I, huruf j, huruf k, huruf 1 dan huruf m dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 18 huruf b dan huruf d dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan jual beli.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 18 huruf c dan huruf f dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan surat hak menempati.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 18 huruf h dikenakan sanksi administrasi berupa pembongkaran bangunan.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 18 huruf a dan huruf n diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PΑΚΡΑΚ BHARAT
THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF PΑΚΡΑΚ ΒHARAT REGENCY
NUMBER 3 OF 2021
on
GOVERNANCE OF PEOPLE'S MARKETS IN PАКРАК ВHARAT REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PAKPAK BHARAT,

Considering / Whereas :

that economic growth is the spearhead of the National economy that needs to be improved, including through the management and development of markets that can meet public demand whose businesses are well managed;
that markets have a strategic role, besides creating broad employment opportunities, they will also be able to foster a large number of new businesses and entrepreneurship that have broad links with the production and other service sectors;
that in order to improve services to the public in carrying out business activities in the market, and to realize the market as a center of community economic activity, it is necessary to have regulations regarding

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa956feb-5847-4c8c-b7eb-7192eede408b","actionData","errors"]