[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa8be531-dfd7-4360-b27d-eceae23209d1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Lingkungan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2004","number","29","year","2004","published_date","2004-06-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Retribusi Pelayanan Kebersihan Lingkungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi - Pelayanan Kebersihan Lingkungan
2004
Peraturan Daerah (Perda) NO. 29, LD. 2004 (29) Seri C; 17 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Pelayanan Kebersihan Lingkungan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 \r\ntentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota \r\nAdministratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan \r\nsegala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam \r\npenyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran \r\nserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi \r\nobyektif daerah; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan \r\npeningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber \r\npendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi \r\nkewenangan Pemerintah Kota Banjar; bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b \r\ndiatas diantaranya adalah Retribusi Pelayanan Kebersihan Lingkungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b \r\ndan c diatas, perlu diatur Retribusi Pelayanan Kebersihan Lingkungan \r\ndalam Peraturan Daerah; \n Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama obyek dan subyek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarip, masa berlakunya retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, tata cara penagihan retribusi, ketentuan administrasi, pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kadaluarsa, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa, ketentuan khusus, ketentuan pidana, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2004. \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2004 mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Lingkungan. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah peningkatan status Kota Banjar menjadi daerah otonom dan perlunya menggali sumber-sumber pendapatan daerah untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat, salah satunya melalui retribusi pelayanan kebersihan lingkungan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas setiap pelayanan kebersihan lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah pelayanan kebersihan lingkungan, dan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan tersebut.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan penggolongan yang menitikberatkan pada faktor-faktor letak, guna bangunan, dan nilai jual bangunan.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan pemusnahan sampah, termasuk sewa TPA.
Struktur dan Besarnya Tarif: Tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi pelayanan, didasarkan pada tarif pasar pelayanan sejenis, atau dihitung berdasarkan unsur biaya penyediaan jasa dan keuntungan yang dikehendaki. Tarif berbeda untuk rumah tinggal, industri, hotel, toko, perkantoran, restoran, pedagang, terminal, lembaga pendidikan, instalasi kesehatan, tempat hiburan, dan pekan raya.
Masa Berlakunya Retribusi: Masa retribusi adalah 1 bulan takwim. Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah Kota Banjar.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan tidak bisa diborongkan, menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Penagihan Retribusi: Surat teguran dikeluarkan 7 hari setelah jatuh tempo, dan wajib retribusi harus melunasi dalam 7 hari setelah surat teguran.
Ketentuan Administrasi: Keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan.
Pengurangan, Keringanan, dan Penghapusan Retribusi: Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan penghapusan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi: Permohonan diajukan tertulis kepada Walikota.
Kadaluarsa: Hak penagihan retribusi kadaluarsa setelah 3 tahun, kecuali ada tindakan pidana di bidang retribusi.
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa: Piutang yang kadaluarsa dapat dihapus dengan Keputusan Walikota.
Ketentuan Khusus: Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara kebersihan, mengatur TPS, dan mengangkut sampah. Masyarakat wajib memelihara kebersihan lingkungan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 29 OF 2004
ON
LOCAL FEE FOR ENVIRONMENTAL SANITATION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 27 of 2002 concerning the Establishment of Banjar City in West Java Province, the Administrative City of Banjar has increased its status to become an autonomous region with all the authorities and capabilities it possesses, in its implementation it is necessary to implement the principles of democracy, community participation, equality and justice, accountability and objective conditions of the region;
that in order to carry out development, governance and improve services to the community, it is necessary to explore sources of income originating from Regional Taxes / Local Fees and become the authority of the Banjar City Government;
that the sources of income as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa8be531-dfd7-4360-b27d-eceae23209d1","actionData","errors"]