[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa846536-9a52-4c65-9dda-b7faea6da36c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-07-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar","place_of_enactment","Polewali Mandar","theme","Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyedotan kakus-retribusi
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/No 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
ABSTRAK:	\n \n ketentuan Pasal 120 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus \n Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 26 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 74 Tahun 2005; PP No 69 Tahun 2010 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada orang pribadi atau badan untuk menyedot tinja dari kakus untuk dibuang ke IPLT \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2018. \n Peraturan Bupati mengenai teknis pelaksanaannya \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus di Kabupaten Polewali Mandar. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusinya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan tersebut. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume hasil penyedotan, jarak tempuh, dan fasilitas yang digunakan. Tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Struktur tarif meliputi tarif untuk penyediaan kakus (buang air kecil, buang air besar, mandi) dan tarif untuk penyedotan kakus berdasarkan klasifikasi kakus (sosial, rumah tinggal, kepentingan umum, komersial).

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan. Masa retribusi adalah jangka waktu penggunaan pelayanan penyedotan kakus setiap kali memanfaatkan jasa. Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan hasilnya disetor ke Kas Daerah. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterbitkan. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Polewali Mandar No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/293921/perda-kab-polewali-mandar-no-1-tahun-2024","b62d95d1-5e35-4967-ac2c-072d23ff12a3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF POLEWALI MANDAR
WEST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF POLEWALI MANDAR REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
LEVY FOR THE PROVISION AND SUCTION OF LATRINES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

POLEWALI MANDAR REGENCY,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that based on the provisions of Article 120 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Levies for the Provision and Suction of Latrines; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Tk. II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822); \n Law Number 26 of 2004 concerning the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa846536-9a52-4c65-9dda-b7faea6da36c","actionData","errors"]