[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa807ab0-a11f-49c5-95c0-b6895d5c7028","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 14 Tahun 2004 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN,\r\nCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 14 Tahun 2004","number","14","year","2004","published_date","2004-04-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN,\r\nCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUSUNAN ORGANISASI - TATA KERJA - DINAS KEPENDUDUKAN - CATATAN SIPIL - KELUARGA BERENCANA
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2004/No. 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN,\r\nCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA
ABSTRAK:	\n \n Dengan telah di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 serta ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang Hari;\r\nPembentukan Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang Hari berdasarkan kewenangan Pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan aspek personil, Perlengkapan dan Pembiayaan dengan Prinsip efisiensi, Efektifitas, Rasional, Profesionalisme serta Visi dan Misi yang jelas dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;\r\nBerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Berencana. \n UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2003; PP No.9 Tahun 2003; Kepres No.44 Tahun 1999 \n Perda Ini Mengatur Mengenai Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana; Meliputi; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kedudukan; Susunan Organisasi; Eselon, Pengangkatan Dan Pemberhentian; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2004. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. \n 9 hlmn;1 pnjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14 Tahun 2004 dibentuk dengan tujuan untuk menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Batang Hari. Pembentukan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, serta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana memiliki tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Fungsi dinas meliputi perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelayanan umum, serta pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas. Kewenangan dinas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Susunan organisasi dinas terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha (dengan sub bagian Umum dan Kepegawaian serta Keuangan), Kepala Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk (dengan seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Catatan Sipil), Kepala Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program (dengan seksi Pengolahan Pelayanan, Informasi dan Dokumentasi serta Pelaporan dan Analisa Program), Kepala Bidang Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi (dengan seksi Jaminan Pelayanan KB dan Kesetaraan Jender serta Remaja dan Perlindungan Hak – hak Reproduksi), Kepala Bidang Penggerakan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera (dengan seksi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga serta Peran serta Istitusi dan Advokasi / KIE), Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan ini juga mengatur mengenai eselon jabatan struktural, pengangkatan dan pemberhentian pejabat, serta tata kerja yang menekankan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit organisasi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BATANG HARI REGENCY GOVERNMENT

BATANG HARI REGENCY REGULATION
NUMBER 14 OF 2004
on
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES OF THE POPULATION SERVICE,
CIVIL REGISTRATION AND FAMILY PLANNING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Government Regulation Number 8 of 2003 on Guidelines for Regional Apparatus Organizations and Joint Decree of the Minister of State Empowerment of State Apparatus and the Minister of Home Affairs Number 01/SKB/M.PAN/4/2003 and Number 17 of 2003 on Instructions for Implementing Government Regulation Number 8 of 2003 and Government Regulation Number 9 of 2003 as well as the provisions of Article 68 paragraph (1) of Law Number 22 of 1999 on Regional Government, it is necessary to stipulate the Organizational Structure and Work Procedures of the Population Service, Civil Registry and Family Planning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa807ab0-a11f-49c5-95c0-b6895d5c7028","actionData","errors"]