[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa628ec7-dfb3-45c8-8d98-35d40925d6ba","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49/PMK.07/2016","number","49/PMK.07/2016","year","2016","published_date","2016-03-29","effective_date","2016-03-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 49/PMK.07/2016, BN.2016/NO.478, jdih.kemenkeu.go.id : 30 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 ini bertujuan untuk mengatur tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Dana Desa, termasuk penghitungan alokasi dasar dan formula berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban pelaporan dan mekanisme penyaluran dana secara bertahap, serta prioritas penggunaan dana untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.","transitional_provisions","1. Dalam hal bupati/walikota belum menetapkan IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), penghitungan rincian dana desa setiap desa oleh bupati/walikota dapat menggunakan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. 2. Dalam hal Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan belum ditetapkan, KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan adalah Direktur Dana Perimbangan. 3. Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.","sanctions","1. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kabupaten/kota dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan. 2. Besaran penundaan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebesar selisih kewajiban Dana Desa yang harus disalurkan ke Desa. 3. Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Desa tahap I dan II jika dokumen yang diperlukan belum diterima.","revokes",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PMK No. 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146749/pmk-no-247pmk072015","4d7df35b-2514-46bb-ad59-e0b9c7dc1eff","revoked_by",[108],{"_101":109,"_103":110,"_36":111},"PMK No. 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112944/pmk-no-199pmk072017","20667b09-a965-43ae-9a0f-9faae2734291","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 49/PMK.07/2016
on
PROCEDURES FOR ALLOCATION, DISTRIBUTION, USE,
MONITORING AND EVALUATION OF VILLAGE FUNDS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 14, Article 18,
Article 23, and Article 28 of Government Regulation Number 60
Year 2014 on Village Funds Originating from
the State Revenue and Expenditure Budget as
amended by Government Regulation Number 22
Year 2015, the Regulation of the Minister of Finance
Number 247/PMK.07/2015 on Procedures for
Allocation, Distribution, Use, Monitoring and
Evaluation of Village Funds;
that with the enactment of Government Regulation Number
8 Year 2016 on the Second Amendment to Regulation
Government Number 60 Year 2014 Concerning Village Funds
Originating From the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa628ec7-dfb3-45c8-8d98-35d40925d6ba","actionData","errors"]