[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa5b8800-5dcf-4d3c-a2b2-50c5ac7f574d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pendirian Koperasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 26 Tahun 2003","number","26","year","2003","published_date","2003-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Baubau","place_of_enactment","Baubau","theme","Retribusi Izin Pendirian Koperasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - koperasi
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD. 2003/ NO. 26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Pendirian Koperasi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk tertibnya Pengelolaan Izin Pendirian Koperasi sebagai salah satu jenis Penerimaan melalui sektor Retribusi, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya tarif Retribusi Izin Pendirian Koperasi. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan daerah. \n UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 4 Tahun 1994; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 18 Tahun 1997; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2001; PP No. 9 Tahun 1995; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kota Bau-Bau No. 3 Tahun 2003. \n Ketentuan Umum,. Nama, obyek dan subyek retribusi,. Golongan retribusi,. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya Tarif,. Struktur dan besarnya tarif retribusi,. Wilayah Pemungutan,. Masa Retribusi dan saat retribusi Terutang,. Tata Cara Pemungutan,. Sanksi Administrasi,. Tata Cara Pembayaran, tata Cara Penagihan,. Kadaluwarsa Penagihan,.Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang telah Kadaluwarsa,. Pengawasan,. Ketentuan Pidana,. Ketentuan Penyidikan,. Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Izin Pendirian Koperasi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 26 Tahun 2003 mengatur tentang Retribusi Izin Pendirian Koperasi. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menertibkan pengelolaan izin pendirian koperasi sebagai penerimaan daerah melalui retribusi.

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Izin Pendirian Koperasi dikenakan pada pelayanan pemberian izin pendirian koperasi, termasuk izin perubahan anggaran dasar koperasi, kecuali pendirian koperasi sekolah. Subjek retribusi adalah wajib retribusi yang memperoleh izin pendirian koperasi.
Golongan Retribusi: Retribusi izin pendirian koperasi digolongkan sebagai retribusi perizinan lain-lain.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kriteria kelembagaan dan permodalan koperasi (primer dan sekunder), dengan persyaratan minimal jumlah anggota, modal awal, kegiatan ekonomi yang sama, dan kepengurusan yang lengkap.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Tarif retribusi ditetapkan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, termasuk biaya administrasi, pengawasan, dan pengendalian.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan persentase dari modal dasar pendirian koperasi (2,5% untuk pendirian dan perubahan anggaran dasar, 1% dari sisa nilai aset untuk pembubaran).
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat izin mendirikan koperasi diberikan.
Masa Retribusi dan Saat Terutang: Masa retribusi adalah 15 hari atau ditetapkan lain oleh Walikota. Saat terutang retribusi adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan Pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BAU – BAU CITY
NUMBER 53 YEAR 2003 SERIES C NUMBER 12

REGIONAL REGULATION OF BAU-BAU CITY
NUMBER 26 OF 2003
CONCERNING
COOPERATIVE ESTABLISHMENT PERMIT FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BAU-BAU,

Considering:	that for the orderly Management of Cooperative Establishment Permits as one type of Revenue through the Fee sector, it is deemed necessary to stipulate the object and amount of the Cooperative Establishment Permit Fee tariff; that to implement the provisions as referred to in letter a, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation.
In view of:	Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette Number 3209); Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 116 Year 1992, Supplement to the State Gazette Number 3502); Law Number 4 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa5b8800-5dcf-4d3c-a2b2-50c5ac7f574d","actionData","errors"]